KALTIMPOST.ID,HAMBALANG-Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi ke kediamannya di Hambalang pada Jumat malam. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan hilirisasi serta kelanjutan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Baca Juga: Batal Dipecat usai Siram Air Keras ke Pembela HAM, Putusan Banding Dua Prajurit TNI Tuai Kecaman
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat investasi nasional.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga: Protes Harga Tiket Naik, Pusamania Tegaskan Boikot Pertandingan Pembuka di Segiri
Selain isu hilirisasi, Kepala Negara menerima laporan perkembangan terkait restrukturisasi perusahaan plat merah. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak efisien, menghasilkan penghematan anggaran negara mencapai Rp 50 triliun.
Proses perampingan tersebut dipastikan masih berlanjut. Pemerintah menargetkan penutupan dan konsolidasi sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Langkah agresif ini diproyeksikan bakal menghasilkan efisiensi anggaran total hingga Rp 100 triliun.
Baca Juga: Panduan Memandikan Bayi Baru Lahir, Perhatikan Suhu Air dan Frekuensi Ideal
Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus terukur dan menyeluruh berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy.(*)
Editor : Thomas Priyandoko