KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Nilai perangkat penyadapan yang diduga digunakan dalam operasi pemantauan sejumlah pejabat negara disebut mencapai triliunan rupiah.
Perangkat berteknologi tinggi tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan pemindahan alat dari Mabes Polri ke sejumlah rumah jenderal setelah Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat Kapolri.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengungkapkan dugaan tersebut dalam siniar di kanal Akbar Faizal Uncensored, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga: Daftar 43 Tokoh yang Diduga Disadap Jenderal Sigit dkk: Dari Prabowo, SBY hingga Jusuf Kalla
Menurut Selamat, perangkat penyadapan itu merupakan peralatan khusus dengan nilai pengadaan sangat besar. Bahkan, ia memperkirakan nilainya mencapai Rp 1 triliun.
Ia menyebut keberadaan dan penggunaan perangkat tersebut perlu ditelusuri, terutama terkait kewenangan serta prosedur hukum dalam melakukan penyadapan.
Selamat juga menduga perangkat serupa ditempatkan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan beberapa perwira tinggi Polri. Di antaranya rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Pengungkapan dugaan aktivitas tersebut, menurut Selamat, bermula dari deteksi Mabes Polri terhadap perangkat penyadapan yang beroperasi di rumah Ahrie.
Divisi Propam bersama Brimob disebut kemudian melakukan penindakan sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari. Dalam keterangannya, Selamat menyebut Ahrie sempat melakukan perlawanan sebelum diborgol dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua.
Ia mengklaim Ahrie kemudian mengaku menjalankan perintah Listyo.
Belum Ada Bukti Terbuka Pengadaan Rp 1 Triliun
Meski menyebut nilai perangkat penyadapan mencapai triliunan rupiah, Selamat tidak memaparkan dokumen resmi yang membuktikan angka tersebut.
Data yang pernah dihimpun konsorsium IndonesiaLeaks justru mencatat pengadaan sistem intrusi zero-click untuk Polda Metro Jaya sebesar Rp 99,1 miliar pada 2017. Sementara pengadaan untuk Mabes Polri pada 2018 tercatat senilai Rp 149,9 miliar.
Baca Juga: Update Kasus Penyadapan Prabowo: 2 Irjen berpotensi Tersangka Baru, Termasuk Penyidik KPK
Zero-click merupakan teknologi yang memungkinkan penyusupan ke perangkat elektronik tanpa mengharuskan target mengeklik tautan atau membuka berkas tertentu.
Sementara itu, Mabes Polri pada 2024 pernah menyatakan informasi mengenai teknologi surveilans termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
Diduga Berkaitan dengan Dana Ilegal
Selain mempertanyakan nilai dan keberadaan perangkat, Selamat juga mengemukakan dugaan mengenai sumber pembiayaan operasi penyadapan.
Ia menduga terdapat aliran dana dari aktivitas ilegal, termasuk judi online, narkoba, dan pertambangan ilegal, yang digunakan untuk menopang jaringan tersebut.
Dalam keterangannya, Selamat turut menghubungkan dugaan itu dengan perkara pertambangan yang melibatkan pengusaha berinisial Aseng serta menyebut nama Irjen Pipit Rismanto.
Baca Juga: Daftar 11 Jenderal Termasuk 3 Komjen Diduga Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Pada Juni 2026, Indonesia Police Watch pernah menyampaikan bahwa Pipit, ketika itu mantan Kapolda Kalimantan Barat, diperiksa Propam berkaitan dengan persoalan tata kelola izin tambang PT QSS yang menjerat Sudianto alias Aseng.
Dugaan aliran dana tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penelusuran transaksi keuangan.
Dalam perkembangan perkara penyadapan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menyebut dugaan penyadapan tanpa prosedur berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sasaran yang disebut meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.
Selamat juga mengklaim terdapat 11 perwira tinggi yang diduga terlibat, terdiri atas satu jenderal, tiga komisaris jenderal, dan tujuh inspektur jenderal. Ia turut menyebut nama Irjen Abdul Karim dan Irjen Nunung Syaifuddin.
Namun, Polri belum mengonfirmasi daftar nama maupun status hukum para perwira yang disebut tersebut.
Baca Juga: Kronologi Penangkapan Jenderal Sigit: Sempat Dilepas, Dipimpin Wakapolri dan Kabareskrim
Sehari sebelum penetapan tersangka, Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan mutasi terhadap 264 perwira tinggi dan menengah melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Selamat menilai perubahan tersebut sebagai upaya mengurangi pengaruh Listyo di lingkungan Polri.
Editor : Uways Alqadrie