KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pengawasan pemilu tak hanya terjadi di bilik suara dan sekadar mengandalkan penyelenggara. Di era digital yang masif dengan segudang informasi, dugaan pelanggaran bisa menyebar lebih cepat daripada kemampuan pengawas bekerja.
Berangkat dari tantangan itu, Bawaslu RI mencoba memperluas jangkauan pengawasan dengan menggandeng perguruan tinggi. Melirik para mahasiswa yang bukan sekadar sebagai pemilih, tapi juga jadi bagian penting dalam ekosistem kepemiluan.
Strategi itu diejawantahkan lewat program Bawaslu Goes to Campus bertajuk, "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Ruang Teater Gedung Prof. Masjaya, Universitas Mulawaraman, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa itu dibuka Rektor Unmul Prof. Rudianto Amirta bersama Komisioner Bawaslu RI, Dr. Puadi.
Rudianto menyambut baik langkah Bawaslu menjadikan kampus sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi demokrasi. Menurut dia, keterlibatan sivitas akademika merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi untuk membangun pemilu yang bersih, berintegritas, dan ditopang literasi digital.
Baca Juga: DPR Ingatkan Presiden Tak Punya Wewenang Tolak Mundur Wapres
Mahasiswa, kata dia, memiliki posisi penting di tengah derasnya arus informasi. Mereka diharapkan tidak hanya berperan sebagai kalangan akademisi, tetapi juga menjadi agen literasi yang mampu memilah informasi secara kritis.
"Kehadiran mahasiswa di garda terdepan sangat kita harapkan, bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai agen literasi dan agen digital yang mampu menyaring informasi secara kritis di tengah masifnya arus informasi saat ini," ujar Rudianto.
Puadi menyampaikan hal senada. Dia menilai mahasiswa dapat mengambil peran dalam memantau setiap tahapan pemilu sekaligus menyampaikan informasi awal apabila menemukan indikasi pelanggaran. Tantangannya semakin besar karena ruang siber kini menjadi salah satu arena rawan pelanggaran. Hoaks dan berbagai bentuk informasi menyesatkan bisa menyebar dengan cepat, bahkan memengaruhi persepsi publik terhadap proses demokrasi.
"Kita sangat butuhkan. Kita ingin ke depan mahasiswa sebagai agen literasi, kita ingin mahasiswa sebagai agen digital untuk bisa melakukan pemantauan manakala dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depannya ketika adanya dugaan-dugaan pelanggaran untuk menyampaikan informasi awal," kata Puadi.
Bawaslu, lanjut dia, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola pengawasan konvensional yang bertumpu pada kehadiran fisik petugas. Pengawasan di ruang digital membutuhkan penguatan regulasi sekaligus kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pengelola platform media.
Baca Juga: Sinkronisasi Data Pemilih Masih Jadi PR, Bawaslu Kaltim Dorong Koordinasi Rutin dengan KPU
Puadi mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan aturan pengawasan memiliki landasan yang kuat. Setelah itu, Bawaslu menyiapkan perencanaan dan kolaborasi dengan platform media untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran di ruang siber.
"Yang pertama, kita harus pertegas bagaimana kita melakukan penguatan regulasi. Jadi, kita mengunci di aturan regulasi dulu. Kemudian yang kedua, kita sudah mem-planning, merencanakan, hingga bekerja sama dengan platform media untuk bisa mengantisipasi," jelasnya.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari transformasi tersebut. Bawaslu berharap jaringan mahasiswa dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif sekaligus membantu menyosialisasikan berbagai program transformasi digital lembaga pengawas pemilu itu.
"Makanya kenapa pada kesempatan kali ini kita menggandeng sivitas akademik, sehingga nanti kami berharap mahasiswa sebagai agen digital dan agen literasi bisa menyampaikan serta mensosialisasikan program Bawaslu untuk mentransformasikan digital," tambah Puadi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan Sri Sukmana Damayanti, Saipul, Isnawati, Alfitra Salamm, dan Arief Budima. Diskusi dipandu moderator Iqbal Saputra Zana. (riz)
Editor : Muhammad Rizki