KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pengamat sekaligus dosen Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyoroti efektivitas pemberian insentif dalam menjamin kualitas tata kelola pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Ia mempertanyakan apakah penghargaan berbasis kinerja tersebut benar-benar mampu mendorong pelaksanaan program yang transparan, jujur, dan akuntabel.
Menurutnya, jangan sampai kepala daerah lebih berorientasi mengejar penghargaan finansial dibandingkan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: Jadwal Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Terancam Mundur ke 9 Desember 2026
"Justru persoalannya dengan insentif itu bisa dijamin enggak pelaksanaan MBG makin jujur di daerah?" katanya, Senin (16/11).
Purwadi menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat sistem pengawasan terhadap program-program strategis, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, terlebih masih terdapat sejumlah kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Skandal Penyadapan Meluas, Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Jadi Korban Listyo Sigit
Dia mengingatkan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari dukungan kepala daerah ataupun jumlah fasilitas pelayanan yang telah beroperasi.
Aspek keamanan pangan, kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta dampak yang dirasakan penerima manfaat juga harus menjadi bagian dari penilaian.
"Jangan nanti jadi para kepala daerah penjilat juga jadinya, karena cuma dapat insentif Rp 1 triliun itu. Keracunan MBG aja banyak kasus," ujarnya lagi.
Menurut Purwadi, mekanisme evaluasi selama ini juga perlu diperluas.
Pemerintah kata dia, tidak boleh hanya mengandalkan laporan atau keluhan dari pengelola dapur dan SPPG, tetapi harus memberikan ruang bagi seluruh penerima manfaat untuk menyampaikan penilaian terhadap program.
Ia mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan kanal pengaduan terpadu yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Melalui mekanisme satu pintu tersebut, penerima manfaat maupun pihak lain yang terdampak dapat melaporkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Mulai dari kualitas dan kelayakan makanan, proses distribusi, ketepatan sasaran penerima, hingga dampak yang muncul di lingkungan sekolah.
"Harusnya dia membuka ruang komplain 24 jam untuk semua penerima manfaat, baik dari sisi negatif maupun positif. Komplain lewat satu pintu," jelasnya.
Ia menilai keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menerima laporan keberhasilan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai berbagai kekurangan yang perlu segera diperbaiki. (*)
Editor : Duito Susanto