Neni Sidak ke Kantor Disnaker, Data Pencaker Menjadi Atensi

Dalam kunjungan tersebut, Neni menyoroti lemahnya sistem pendataan pencari kerja (pencaker) yang dinilai belum tertata dengan baik.

Menurut Neni, Disnaker seharusnya memiliki data valid mengenai pemegang kartu kuning atau kartu pencari kerja, termasuk pelaporan bagi mereka yang sudah terserap di dunia kerja.

“Yang pertama saya lihat, tidak ada data yang valid terhadap kartu kuning. Dari satu tempat ke tempat lain tidak siap ketika diminta data. Jadi bagaimana kita bisa melakukan evaluasi kalau datanya saja tidak tersedia,” kata Neni.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah pemegang kartu kuning di Bontang sekitar 5.000 orang. Dari jumlah tersebut, 3.000 di antaranya dikabarkan sudah bekerja.

“Seharusnya ada pelaporan yang jelas mengenai 3.000 orang ini. Mereka bekerja di mana saja, di perusahaan apa saja. Ini yang saya minta supaya bisa dipantau dan menjadi bahan evaluasi pemerintah,” ucapnya.

Selain menyoroti data, Neni juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang maksimal di lingkungan Disnaker. Ia menemukan beberapa ruangan kosong saat sidak berlangsung.

“Saya ingin pelayanan dilakukan secara transparan, ramah, dan profesional. Kasihan masyarakat yang sudah datang jauh-jauh, mengeluarkan biaya untuk membuat SKCK atau berkas lainnya, tetapi tidak mendapat pelayanan yang baik,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Bontang ini juga mengingatkan agar Disnaker bersikap adil dalam proses fasilitasi tenaga kerja, terutama terkait program Tenaga Alih Daya (TA) di perusahaan. Ia menegaskan agar tidak ada praktik “orang dalam” dalam proses penempatan kerja.

“Mereka itu fasilitator, bukan penentu. Jangan ada pilih kasih. Terbuka saja, karena kalau tidak adil, kita semua berdosa,” katanya.

Menurutnya, pihaknya menerima laporan bahwa penerimaan tenaga kerja di program TA kerap didominasi oleh mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya, sementara lulusan baru jarang diberi kesempatan. “Ini yang harus dievaluasi. Kalau pekerjaan seperti helper atau mekanik, seharusnya lulusan baru dari SMK pun punya peluang yang sama,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Neni berencana memanggil pihak Disnaker dan perwakilan perusahaan untuk membahas langkah konkret dalam menciptakan sistem rekrutmen yang transparan dan adil. “Pasti akan kami panggil Disnaker dan perusahaan untuk membicarakan langkah-langkah apa yang bisa diterapkan agar prosesnya lebih terbuka dan berkeadilan bagi masyarakat,” terangnya.

Selain terkait data, Neni juga menyoroti ruangan laktasi yang justru terdapat sepeda. Ia berharap ruangan tersebut digunakan semestinya. Termasuk memberikan fasilitas kenyamanan bagi ibu menyusui. (ADV PEMKOT BONTANG)