Geram Dishub Absen Rapat Antrean Pertalite, Ketua Komisi C DPRD Bontang Buka Suara

KALTIMPOST.ID- Antrean panjang kendaraan di SPBU Bontang tak lagi sekadar mengganggu kelancaran distribusi BBM. Dampaknya mulai merembet ke aktivitas warga, pelaku usaha, hingga akses siswa menuju sekolah.

Kondisi itu membuat Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry geram dan menyoroti ketidakhadiran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam rapat pembahasan penanganan antrean Pertalite.

Politikus Golkar tersebut menilai pemerintah daerah semestinya hadir ketika persoalan yang dikeluhkan masyarakat sudah menyentuh kepentingan publik secara luas. Menurutnya, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah titik membutuhkan koordinasi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan Pertamina dan kepolisian.

Baca Juga: Usut Pemalsuan Tanda Tangan Hibah Penelitian, Senat Unmul Pelajari Laporan Tim Peneliti

Alfin bahkan mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang dalam merespons persoalan tersebut. Ia menyebut masyarakat dan pelaku usaha telah ramai menyampaikan keluhan, terutama terkait kendaraan yang menggunakan badan jalan saat mengantre BBM.

“Publik sudah teriak-teriak. Pelaku usaha juga mengeluhkan usahanya tertutup. Kalau OPD teknis tidak hadir dalam rapat seperti ini, koordinasinya bagaimana mau jalan?” tegas Alfin saat menghadiri rapat penanganan antrean pertalite, Jumat (28/8/2026) di Ruang Rapat DPMPTSP.

Ia menilai persoalan antrean Pertalite tidak bisa dilihat sebatas persoalan ketersediaan BBM. Pengaturan lalu lintas dan penggunaan badan jalan juga harus menjadi perhatian karena antrean kendaraan dapat menghambat mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Semua Koridor Bacitra Tembus Plaza Balikpapan, Manajemen Bidik Lonjakan Pengunjung

Salah satu lokasi yang disorot Alfin berada di kawasan Kilometer 3. Ia menyebut antrean kendaraan bahkan berdampak terhadap akses menuju sekolah. “Di Kilometer 3 sampai kawasan sekolah itu tertutup antrean. Anak-anak sekolah akhirnya harus memutar untuk masuk. Ini yang saya tidak habis pikir,” ucapnya.

Alfin mengaku menerima laporan dari guru maupun alumni terkait kondisi tersebut. Bahkan, ia menyebut terdapat siswa yang mengalami kecelakaan ketika beraktivitas di sekitar kawasan yang dipenuhi kendaraan mengantre.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena keselamatan pelajar seharusnya menjadi prioritas. “Jangan sampai pendidikan harus mengalah karena antrean BBM. Hal-hal kecil seperti ini justru harus dipikirkan supaya tidak semua sektor ikut berteriak,” tutur dia.

Baca Juga: DPRD Soroti Kebijakan Jam Pelayanan BBM Subsidi di Balikpapan: Jaga Agar Tak Muncul Masalah Baru

Alfin juga meminta kepolisian dan OPD teknis memperkuat pengawasan terhadap kendaraan yang mengantre di badan jalan. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar antrean Pertalite tidak kembali mengganggu akses masyarakat.