BPJS Warga Terancam Diputus, Pemkot Bontang Gandeng Perusahaan Talangi Iuran Kesehatan
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Saat dukungan pembiayaan kesehatan dari pemerintah pusat tak lagi menjangkau seluruh kelompok masyarakat, Pemerintah Kota Bontang menggandeng dunia usaha.
Sekitar 30 perusahaan disebut bersedia patungan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk membantu pembiayaan BPJS kesehatan masyarakat.
Skema tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bontang.
Neni mengatakan, pemerintah daerah harus mencari solusi setelah pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 6 hingga desil 10.
Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, Pemkot Bontang kemudian berkoordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Taman. Hasilnya, sekitar 30 perusahaan menyatakan kesediaannya ikut membantu pembiayaan tersebut.
Setiap perusahaan memberikan kontribusi sebesar Rp10 juta per bulan hingga akhir 2027 Jika dihitung selama 12 bulan, kontribusi dari satu perusahaan mencapai sekitar Rp120 juta.
Dengan jumlah perusahaan sekitar 30, nilai dukungan yang terkumpul berpotensi mencapai Rp3,6 miliar hingga akhir tahun.
Neni menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang ikut mengambil bagian dalam skema tersebut. Menurutnya, kolaborasi dunia usaha menjadi sangat berarti ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan dan ada kurang lebih 30 perusahaan yang menanggung berbagi dengan tim Kota Bontang,” kata Neni.
Ia menyebut kontribusi perusahaan diberikan sebesar Rp10 juta setiap bulan sampai akhir tahun. Dukungan tersebut dinilai membantu pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
