Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Bontang 2027 Mengetat, Neni Minta Perusahaan Perbesar Dana TJSL

A
Penulis: Adhiel kundhara❯
LINGKUNGAN: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta perusahaan terlibat melalui dana TJSL sesuai dengan program Pemkot Bontang di tengah keterbatasan anggaran. (ADIEL KUNDHARA/KP)
LINGKUNGAN: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta perusahaan terlibat melalui dana TJSL sesuai dengan program Pemkot Bontang di tengah keterbatasan anggaran. (ADIEL KUNDHARA/KP)  

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, BONTANG - Saat kas daerah harus diatur lebih ketat, Pemkot Bontang mulai mengetuk pintu perusahaan untuk mengambil porsi lebih besar dalam pembangunan kota. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni meminta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan diarahkan lebih luas untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Advertisement

Permintaan itu disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Menurut Neni, pembangunan Bontang bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha yang tumbuh bersama kota juga memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan, terutama ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang terbatas.

“Dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas, kami mengharapkan peran dan kontribusi dunia usaha semakin diperkuat,” kata Neni.

Pemkot mengapresiasi sejumlah perusahaan yang selama ini telah menyalurkan kontribusi melalui program TJSL. Salah satu yang disebut adalah dukungan perusahaan melalui skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan.

Dukungan tersebut dinilai membantu pemerintah menjaga keberlanjutan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Selain kesehatan, kontribusi TJSL juga telah diarahkan untuk pematangan lahan Sekolah Rakyat.

Ke depan, Neni ingin cakupan TJSL tidak berhenti pada program yang bersifat bantuan. Perusahaan didorong mengarahkan dukungan pada sektor yang memiliki manfaat langsung dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Sektor yang disebut meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengembangan UMKM, ketenagakerjaan, ruang publik, infrastruktur lingkungan, hingga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Pemkot Bontang bahkan telah menyurati perusahaan terkait hasil Musrenbang yang dinilai dapat dibiayai melalui TJSL. Neni menyebut pemerintah akan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan perusahaan pada November.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Imigrasi Balikpapan Sisir Enam Perusahaan di Paser, Pastikan TKA Taat Aturan   

Imigrasi Balikpapan Sisir Enam Perusahaan di Paser, Pastikan TKA Taat Aturan  

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menggelar operasi gabungan pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Komisi II Soroti Karhutla dan Kewajiban Plasma Perusahaan Perkebunan   

Komisi II Soroti Karhutla dan Kewajiban Plasma Perusahaan Perkebunan  

Komisi II DPRD Kaltim menyoroti tiga persoalan di sektor perkebunan.

Singapura Selidiki Perusahaan Pemicu Karhutla Indonesia, Siapkan Tindakan Hukum Lintas Batas

Singapura Selidiki Perusahaan Pemicu Karhutla Indonesia, Siapkan Tindakan Hukum Lintas Batas

Singapura selidiki perusahaan pemicu karhutla di Indonesia. Siapkan sanksi hukum lintas batas usai kualitas udara memburuk tajam.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer