Pemkot Bontang Percepat Perizinan Dua SPBU, Bontang Lestari dan PKT Jadi Fokus
KALTIMPOST.ID, BONTANG - Rencana pembangunan dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Bontang mulai dikebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Pemkot segera menggelar rapat guna membahas percepatan proses perizinan kedua lokasi tersebut pada Selasa (15/9/2026).
Kedua SPBU yang direncanakan tersebut berlokasi di kawasan Bontang Lestari dan kawasan Tugu Selamat Datang. Rapat koordinasi ini disiapkan untuk memetakan sekaligus mempercepat pemenuhan persyaratan administratif yang masih kurang.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kota Bontang Moch Arif Rochman menjelaskan, proses perizinan tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Berkas dokumen teknis harus diproses lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.
Baca Juga: Sempat Alokasikan Rp 46 Miliar, Begini Nasib RS Taman Sehat Bontang
“Makanya kami lakukan percepatan karena memang perizinan ini melibatkan banyak perangkat daerah,” ujar Arif, Senin (14/9/2026).
Untuk rencana SPBU di kawasan Bontang Lestari, ada sejumlah izin teknis krusial yang tengah dipacu. Di antaranya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Proses pemenuhan dokumen itu langsung dikoordinasikan bersama instansi teknis yang berwenang. SPBU ini diproyeksikan menggantikan unit layanan sebelumnya demi mencakup volume distribusi yang lebih luas.
“Lokasi ini semula berstatus Pertashop dan akan ditingkatkan menjadi SPBU. Artinya, nanti SPBU ini bisa langsung melayani pengisian BBM bersubsidi,” tutur Arif.
Sementara itu, rencana pembangunan SPBU oleh Kopkar PKT di kawasan Tugu Selamat Datang memiliki mekanisme administrasi tersendiri. Setidaknya ada dua rekomendasi pokok yang wajib dikantongi sebelum fisik bangunan dikerjakan, yakni rekomendasi izin usaha dan persetujuan titik lokasi.
Pemkot Bontang menegaskan komitmennya agar seluruh aspek legalitas beres sebelum pekerjaan lapangan dimulai. Arif berharap kendala di meja birokrasi bisa segera dipangkas melalui rapat bersama ini.
“Izin daerah seperti PBG dan SLF berada di ranah OPD teknis terkait. Karena itu, semua pihak kami undang agar solusinya lekas ketemu,” imbuhnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
