Dissos Kaltim Sebut Penyaluran Bansos Mulai 2027 Wajib Melalui Perlinsos

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah berencana mewajibkan penyaluran bantuan sosial melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) mulai 2027 untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kaltim, dr Jaya Mualimin.
Dia menyebut, selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), terdapat program ekonomi produktif yang penyalurannya harus tepat sasaran berdasarkan data.
Ia menjelaskan, istilah Perlinsos saat ini sedang digaungkan oleh Kementerian Sosial bersama Dissos provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Semua harus melalui Perlinsos karena partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui Perlinsos ini penting sehingga masyarakat juga tidak boleh terlewatkan untuk memperbarui data," kata Jaya, Selasa (3/11). Menurutnya, pembaruan data secara mandiri oleh masyarakat dapat mengubah status desil ekonomi.
Baca Juga: Peluang Belajar ke Luar Negeri bagi Warga Kutim, Kemenag Buka Layanan Rekomendasi, Ini Syaratnya
"Yang mungkin tadinya desil 5 ke atas ternyata setelah diperbarui oleh masyarakat itu sendiri menjadi desil 1 atau 2. Karena dari situ nanti ada sanggahan-sanggahan termasuk seandainya mereka itu keluar dari data tersebut," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim itu menegaskan, Menteri Sosial telah menetapkan bahwa seluruh sasaran bansos harus melalui Perlinsos. Oleh karenanya, di tahun 2027 Menteri Sosial sudah mengatakan jika semua sasaran harus melalui Perlinsos karena di situlah pengelolaan data.
Jaya juga menjelaskan, perubahan desil kini berjalan otomatis melalui sistem berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 18 Kementerian/Lembaga.
"Di mana, itu secara otomatis misalnya ada orang yang mau kredit ternyata sebenarnya sebelum kredit dia masuk desil 1, desil 2, desil 3 ataupun sampai desil 5 ternyata dia punya sertifikat yang diagunkan. Nah, itu secara otomatis merubah desil. Jadi by sistem," jelasnya.
Ia menambahkan, tugas kedua setelah perbaikan data adalah memastikan bansos tepat sasaran dan mendorong graduasi.
"Yang kedua setelah datanya sudah baik diperbaiki, maka bahwa pemberian bansos itu harus tepat sasaran dan graduasi di mana hari ini mereka menjadi orang yang penerima manfaat, maka besok atau lusa mungkin juga tahun depan dia justru akan memberikan kontribusi untuk memberikan manfaat kepada orang lain," ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




