AKPSI Perjuangkan Kenaikan Dana Bagi Hasil Sawit dan Transparansi Pajak  

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), mencatat capaian positif terkait perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil.

Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat telah menyetujui kenaikan DBH Sawit sebesar 100 persen.

Baca Juga: Ekonomi Kaltim Melambat pada Triwulan III 2026, Industri Pengolahan Jadi Penopang

Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku bagi seluruh kabupaten penghasil sawit di Indonesia.

Mudyat menyebut, besaran tersebut menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan luas lahan tanam dengan dampak ekonomi yang diterima daerah.

"Alhamdulillah, kami dapat PMK kemarin dari Kementerian Keuangan. Jadi, penerimaan kami dari sektor sawit DBH-nya sudah naik 100 persen," kata Mudyat pada Kaltim Post.

Baca Juga: Kabar Baik bagi Pencari Kerja di Kutim, Polres Siapkan Fasilitasi Pelatihan hingga Penyaluran Kerja

Meski telah mengalami peningkatan, Mudyat menegaskan perjuangan organisasi belum usai. Dia menyoroti perlunya evaluasi terkait kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain soal DBH, AKPSI kini tengah fokus memperjuangkan perubahan status Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

Pihaknya mendorong pengalihan dari PBB P3 yang dikelola pusat menjadi PBB P2 agar hasil pajak dapat langsung diterima oleh pemerintah kabupaten setempat.

"Kami ingin mengubah itu menjadi PBB P2. Sehingga kemudian pemerintah daerah bisa langsung menerima hasil dari PBB terhadap bangunan atau tanah yang ditanam di wilayah kami sendiri," tambahnya.