Tingkatkan Akurasi Pemetaan Daerah, Diskominfo Kubar Gembleng Operator Drone DJI Matrice 4E

KALTIMPOST.ID, ​SENDAWAR – Era digital menuntut kerja cepat dan akurat, tak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Demi memaksimalkan pemetaan wilayah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubar menggembleng SDM-nya melalui pelatihan intensif pengoperasian drone canggih: DJI Matrice 4 Enterprise (4E), Senin (27/4).

​Pelatihan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Kubar ini bukan sekadar simulasi terbang biasa. Fokus utama kegiatan adalah pengenalan fungsi mendalam serta pemetaan jalur terbang menggunakan unit DJI Matrice 4E yang dikenal memiliki spesifikasi mumpuni untuk kebutuhan pemetaan wilayah. Tahap awal pelatihan dimulai dengan aktivasi perangkat dan pembuatan akun pengguna bagi para operator di lingkungan dinas.

​Hadir sebagai narasumber, Sondang Sihombing dari PT GPS Lands Indosolutions membedah tuntas teknis penggunaan drone tersebut. Ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi ini berbanding lurus dengan tanggung jawab pemeliharaannya.

​"Biaya pemeliharaan atau maintenance untuk drone jenis ini cukup besar, terutama untuk biaya per akun pengguna. Hal ini harus menjadi perhatian agar perangkat tetap optimal dalam mendukung tugas kedinasan," ujar Sondang.

Baca Juga: Rupiah, Dolar, dan Sistem yang Tak Netral

​Selain urusan teknis, aspek keselamatan penerbangan menjadi poin yang paling ditekankan. Sondang memberikan peringatan keras kepada para peserta untuk disiplin mematuhi regulasi batas ketinggian terbang yang telah ditetapkan oleh otoritas penerbangan.

​Batas ketinggian maksimal, 120 Meter. ​Risiko, pelanggaran ruang udara dapat membahayakan penerbangan sipil. ​“Ketinggian 120 meter wajib ditaati. Jangan sampai kelalaian kita menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Sondang di hadapan para peserta pelatihan.

​Terpisah, pihak Diskominfo Kubar berharap melalui pelatihan ini, pemanfaatan teknologi drone dapat lebih maksimal dalam mendukung data visual dan pemetaan yang akurat untuk pembangunan daerah.

​Dengan SDM yang tersertifikasi dan paham regulasi, penggunaan fasilitas negara ini diharapkan tetap mengedepankan aturan keselamatan penerbangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (*)