Distribusi BBM di Mahulu Tersendat, DPRD Jalin Koordinasi ke Wagub
KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi beberapa waktu lalu berdampak langsung pada terhentinya pelayaran kapal penumpang menuju Mahakam Ulu.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Mahulu turun tangan dengan berkoordinasi langsung ke Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Rabu (4/2).
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran mengatakan, DPRD Mahulu sempat merencanakan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menyusul informasi yang menyebutkan distribusi BBM telah kembali normal sejak 2 Februari.
Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, informasi tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai. “Sudah saya tindak lanjuti langsung ke Wakil Gubernur. Informasi yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Devung.
Ia menjelaskan, setelah kembali menghubungi Wakil Gubernur Kaltim, pihak Pemprov langsung berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini, DPRD Mahulu masih menunggu tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut.
Selain persoalan distribusi BBM, DPRD Mahulu juga menyoroti terhentinya pelayaran kapal penumpang di jalur Sungai Mahakam.
Devung menyebut, kapal-kapal yang berada di Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda, tidak dapat melakukan pengisian BBM subsidi lantaran belum mengantongi surat keputusan (SK) penugasan dari BPH Migas.
Akibat ketiadaan SK tersebut, pengisian BBM subsidi tidak dapat dilayani, sehingga pelayaran kapal penumpang dari Samarinda menuju Mahakam Ulu terpaksa dihentikan.
Menurut Devung, terhentinya transportasi sungai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta perekonomian di wilayah Mahulu yang selama ini sangat bergantung pada jalur sungai.
Terkait hal itu, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, DPRD Mahulu dalam waktu dekat akan menyambangi BPH Migas pusat guna mengonfirmasi langsung kebijakan yang menyebabkan terhambatnya distribusi BBM subsidi dan terhentinya pelayaran kapal.
Selain itu, DPRD Mahulu juga akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kaltim. “Kami akan menindaklanjuti persoalan ini ke BPH Migas pusat serta melakukan koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Mahulu akan terus mengawal persoalan tersebut agar segera mendapat kepastian dan tidak semakin merugikan masyarakat. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
