CELIOS Soroti Pemborosan Program MBG, Potensi Kerugian Negara Tembus Rp 1,27 Triliun per Pekan
KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah berada dalam sorotan tajam.
Studi internal yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang sangat besar akibat tingginya angka makanan yang terbuang sia-sia (food waste).
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyebutkan bahwa riset ini berangkat dari banyaknya keluhan orang tua siswa.
Mereka resah karena banyak porsi makanan yang disediakan tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan akhirnya berakhir di tempat sampah.
"Kami mencoba mengkalkulasi berapa sebenarnya nilai kerugian riil dari makanan yang tidak dikonsumsi tersebut melalui dua skenario perhitungan," ujar Isnawati dalam keterangan tertulisnya.
Dalam skenario minimal, CELIOS memprediksi sekitar 62 juta porsi makanan terbuang setiap minggunya. Hal ini memicu kerugian negara hingga Rp 622 miliar per pekan.
Sementara dalam skenario maksimal dengan tingkat penolakan yang lebih tinggi, angka kerugian diperkirakan membengkak hingga Rp 1,27 triliun per minggu.
Menurut Isnawati, ada beberapa faktor utama mengapa siswa enggan menghabiskan makanan tersebut.
Di antaranya adalah cita rasa yang kurang sesuai selera, standar kebersihan atau higienitas yang diragukan, hingga kualitas gizi yang dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.
Sebagai gambaran urgensi, CELIOS membandingkan angka pemborosan tersebut dengan pembiayaan publik lainnya.
Kerugian pada skenario maksimal (Rp 1,27 triliun sepekan) setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk sekitar 31,6 juta jiwa dalam satu bulan.
Padahal, pemerintah telah merencanakan alokasi anggaran yang sangat jumbo. Pada kuartal pertama tahun ini, anggaran MBG di APBN dipatok sebesar Rp 62 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 51,5 triliun.
Atas temuan tersebut, CELIOS memberikan rekomendasi tegas kepada pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG.
"Rekomendasi kami konsisten: perlu adanya moratorium sementara untuk reformasi total tata kelola distribusi, audit yang transparan, serta evaluasi menyeluruh agar dana publik tidak terbuang percuma," ujarnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
