Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Larang RS Tolak Pasien Cuci Darah meski Status BPJS Nonaktif

A
Penulis: Ari Arief❯

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono.
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan instruksi keras bagi seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien yang membutuhkan layanan cuci darah (hemodialisis).

Penegasan ini terutama ditujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat mengalami kendala administrasi.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa adanya kepesertaan BPJS yang nonaktif belakangan ini merupakan dampak dari proses pembaruan data PBI di Kementerian Sosial.

Advertisement

Meski demikian, Dante menjamin status kepesertaan tersebut dapat segera diaktifkan kembali demi keselamatan pasien.

"Kami sudah melakukan perubahan kebijakan. Bagi pasien yang butuh cuci darah, BPJS-nya bisa diaktifkan kembali. Tidak boleh ada penolakan sama sekali untuk layanan ini," tegas Dante saat ditemui di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Advertisement

Menurut Dante, pasien yang status kepesertaannya mati namun masih berhak menerima bantuan (PBI) dapat mengurus reaktivasi melalui Dinas Sosial setempat.

Ia meminta fasilitas kesehatan (faskes) mengedepankan sisi kemanusiaan dan tidak menghambat perawatan hanya karena masalah dokumen.

"Pasien sudah bisa mulai pengobatan lagi. Jika belum sempat aktivasi, mereka cukup datang ke faskes untuk dibantu proses reaktivasinya," tambahnya.

Kemensos Siap Percepat Reaktivasi

Senada dengan Kemenkes, Kementerian Sosial juga memastikan akan bergerak cepat mengatasi masalah ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan dan Kemenkes untuk memulihkan hak pasien.

"Khusus untuk pasien cuci darah, kami akan segera melakukan reaktivasi kembali. Kami sedang menyelaraskan langkah dengan pihak terkait," ujar Agus Jabo saat melakukan kunjungan kerja di Cisarua, Jawa Barat.

Dengan adanya jaminan dari dua kementerian ini, diharapkan tidak ada lagi pasien gagal ginjal yang terkendala akses pengobatannya akibat persoalan birokrasi data.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Realisasi PBI Kelas III di Kota Bontang Capai Rp 10 Miliar 

Realisasi PBI Kelas III di Kota Bontang Capai Rp 10 Miliar 

Publik Bontang tak perlu khawatir meski pusat tak lagi membiayai PBI kelas III. Pasalnya, Pemkot Bontang sudah mengambil alih masalah itu.

Viola BPJS Kesehatan Permudah Layanan JKN di Pelosok Borneo

Viola BPJS Kesehatan Permudah Layanan JKN di Pelosok Borneo

Optimalisasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional telah dilakukan dengan menghadirkan program Viola, yakni konsultasi secara virtual.

Kaltim Prioritas, Kemenkes Targetkan 10.600 Alat Diagnostik Molekuler TBC Masuk Puskesmas 2027

Kaltim Prioritas, Kemenkes Targetkan 10.600 Alat Diagnostik Molekuler TBC Masuk Puskesmas 2027

Kemenkes targetkan 10.600 alat diagnostik & rontgen AI di puskesmas pada 2027-2028 untuk perkuat skrining TBC hingga wilayah Kaltim.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer