KALTIMPOST.ID, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan sejumlah evaluasi kritis terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kritiknya mencakup janji-janji kampanye yang tertuang dalam Asta Cita hingga sorotan terhadap para menteri di kabinet Prabowo.
“Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan periode evaluasi yang cukup berat. Prabowo memulai kontestasi Pilpres 2024 dengan menjanjikan keberlanjutan dari kepemimpinan Jokowi. Namun, dalam perjalanannya setahun terakhir, terlihat sulit untuk memadukan janji-janji kampanye tersebut dengan ide fundamental Asta Cita sebagai program prioritasnya,” kata Andreas kepada wartawan Minggu (19/10).
Andreas juga menyoroti arah kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menetapkan IKN akan berfungsi sebagai Ibu Kota Politik mulai tahun 2028.
“IKN perlu ditinjau ulang karena belum jelas peruntukan utamanya. Selain itu, pengelolaan aset strategis negara dipindahkan dari BUMN ke Danantara akibat kegagalan tata kelola di BUMN, Program Strategis Nasional (PSN) menuai banyak protes, dan Kereta Cepat Whoosh menyisakan beban utang yang harus ditanggung APBN,” tambahnya.
Dalam pandangan Andreas, selama satu tahun menjabat, Prabowo berfokus pada program utamanya sambil merevisi program-program Presiden ke-7 RI sebelumnya, Jokowi, yang dianggap tidak efektif.
Ia juga secara spesifik menyinggung adanya menteri 'titipan' Jokowi di pemerintahan saat ini.
“Prabowo sendiri harus berkonsentrasi pada program-program unggulannya, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara, dan Koperasi Merah Putih, seraya merevisi program Jokowi yang dianggap kurang efisien. Belum lagi tantangan dari beberapa pembantu yang merupakan 'titipan' Jokowi di pemerintahan Prabowo, yang masih menunjukkan loyalitas ganda,” jelasnya.
“Situasi setahun ini merupakan fase transisi dan evaluasi yang tidak mudah, terutama untuk memastikan program pemerintahan Prabowo segera fokus dan mampu mengakselerasi program-program prioritas andalannya,” tegas Andreas.
Mengenai program MBG, Andreas menekankan perlunya kerja keras berkelanjutan dari pemerintah.
Ia berharap program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata dalam pemenuhan gizi anak-anak.
“Menurut saya, program ini harus terus dievaluasi secara berkelanjutan ke depan, baik dari sisi implementasi maupun output-nya, agar benar-benar berhasil dan berguna bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat MBG ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andreas menyinggung isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menilai, konsistensi dan ketegasan Prabowo dalam dua hal tersebut akan menjadi perhatian utama publik.
“Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam merealisasikan ide-ide besarnya, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian, akan menjadi catatan penting dan perhatian publik menuju tahun 2029,” tegas Andreas.
Editor : Hernawati