KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mulai mengintensifkan persiapan untuk berbagai kemungkinan skenario di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Tiongkok. Salah satu langkah signifikan diambil oleh Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA).
Lembaga yang dibentuk di bawah pemerintahan Donald Trump ini mengumumkan rencana ambisius untuk melakukan perekrutan besar-besaran mulai tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul pemangkasan tenaga kerja yang cukup drastis pada era pemerintahan Trump sebelumnya.
Upaya ini dinilai sangat penting untuk memperkuat pertahanan siber AS jika konflik dengan Tiongkok benar-benar terjadi, sebuah kemungkinan yang diperkirakan oleh beberapa pakar dapat memuncak pada tahun 2027.
Pelaksana Tugas Direktur CISA, Madhu Gottumukkala, dalam memo internal yang berhasil bocor ke publik, mengungkapkan bahwa lembaganya telah mencapai "titik kritis." Saat ini, CISA terhambat oleh tingkat kekosongan jabatan yang mencapai 40% di berbagai area misi utama.
"Mengingat Tiongkok terus menargetkan infrastruktur penting AS dan sekutunya, CISA harus segera merekrut profesional berkualifikasi tinggi hingga akhir 2026," demikian isi memo Gottumukkala, yang dikutip oleh Cybersecurity Dive pada Kamis (20/11/2025).
Pada masa pemerintahan Trump, CISA kehilangan lebih dari sepertiga stafnya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengunduran diri, yang mengakibatkan terhambatnya sejumlah operasi penting dan kemitraan strategis.
Strategi dan Target Perekrutan
CISA akan memprioritaskan rekrutmen untuk posisi koordinator keamanan siber negara bagian dan penasihat regional, khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan personel sejak era Trump.
Untuk menarik talenta terbaik, CISA tidak hanya mengandalkan perekrutan konvensional. Mereka juga akan memanfaatkan Sistem Manajemen Talenta Siber (Cyber Talent Management System) milik Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Sistem ini memungkinkan penawaran standar gaji yang kompetitif di pasar. Fokus rekrutmen mencakup tenaga kerja junior, ahli berpengalaman, hingga pegawai dengan spesialisasi teknis, meskipun jumlah spesifik yang akan direkrut tidak disebutkan dalam memo.
Selain itu, CISA berencana meningkatkan fleksibilitas kerja bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas kritis guna mempertahankan talenta terbaik mereka. Lembaga ini juga memperluas kerja sama dengan berbagai universitas untuk mencetak pakar keamanan siber generasi baru, termasuk menghidupkan kembali program magang besar-besaran.
Meskipun menawarkan fleksibilitas, Gottumukkala mencatat bahwa CISA tetap menargetkan setidaknya 80% pegawai untuk bekerja dari kantor (WFO).
Kebijakan perekrutan ini menegaskan upaya keras pemerintah AS untuk memulihkan kemampuan pertahanan siber nasional pasca-pemangkasan era Trump—sebuah kondisi yang, menurut para analis, telah melemahkan kesiapan AS dalam menghadapi ancaman siber yang berasal dari Beijing.(*)
Editor : Thomas Priyandoko