Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mencermati Ekonomi Pascapemilu 2024

Nugroho Pandu Cahyo

Photo
Photo
 


Advertisement

Oleh: Dr KP Suharyono S Hadiningrat

Praktisi Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Nasional

 

Advertisement

CHAOS! Ini dapat terjadi manakala kontestan yang kalah memobilisasi pendukungnya untuk demo dan memaksakan kehendaknya, di luar pengadilan. Suhu politik yang memanas menjelang dan pascapemilu diharapkan kondusif sehingga tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Sengketa pemilu harus diselesaikan secara berkeadilan oleh Mahkamah Konstitusi.

Semua pihak harus mampu menahan diri dan berkomitmen mewujudkan pemilu yang damai dan aman serta menempuh jalur-jalur konstitusional jika ada tuntutan dari hasil pemilu. Jika tidak, konflik dan perpecahan bangsa kita menjadi pertaruhan yang sangat besar. Dampaknya pun melebar ke mana-mana ke semua aspek kehidupan, terlebih jika dibarengi campur tangan asing.

KPU dan aparat penegak hukum harus benar-benar netral, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan pemilu. Pun, kita berharap agar TNI/Polri maupun ASN netral, tegak lurus kepada konstitusi negara demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Aparat penegak hukum harus menegakkan peraturan secara benar, jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan ke samping.

Advertisement

Rakyat butuh negarawan yang berjiwa patriotisme dan nasionalisme yang rela berkorban demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih dan utamakan hati nurani. Sadarlah, bahwa satu menit memilih calon di bilik suara pemilu akan menentukan maju-mundurnya negara untuk lima tahun ke depan.

Semangat berdemokrasi, boleh beda pendapat dan pilihan namun harus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Damailah Indonesiaku!

 

DAMPAK EKONOMI

Begitu pasangan bakal capres dan cawapres diumumkan oleh gabungan parpol memicu hiruk-pikuk dan sengkarut perpolitikan nasional. Nilai tukar rupiah pun hari itu ditutup melemah 0,09 persen atau 14 poin ke Rp 15.730 per USD. Terjadi sentimen pasar di mana tren pergerakannya menurun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari yang sama juga ditutup melemah 0,17 persen ke posisi 6.927,91.

Nilai transaksi mencapai Rp 17,83 triliun dan volume perdagangan 30,37 miliar saham. Data OJK menyebutkan bahwa para investor yang menarik dananya dari Indonesia ke luar negeri periode Oktober 2023 mencapai Rp 6,37 triliun dari pasar modal RI; naik 40 persen dari out flow pasar modal September 2023. IHSG tercatat melemah 2,6 persen dalam sebulan berjalan (month to date) ke 6.758.

Jika terjadi chaos, maka ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan memicu banyak korban. Di sisi lain, tekanan ekonomi global semakin berat akibat konflik kemanusiaan dan perang sehingga rantai pasok terganggu. Pun, belanja fiskal untuk mendorong laju perekonomian sangat minim karena dana pemilu sangat besar mencapai sekitar Rp 30,1 triliun yang didistribusikan kepada 16 kementerian/lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dana tersebut di luar dana yang disiapkan oleh kontestan pemilu untuk kampanye maupun politik uang. Proyeksi perputaran uang sebelum dan saat Pemilu 2024 mencapai sekitar Rp 200 triliun. Masa kampanye yang panjang menjadikan investor wait and see hingga terpilihnya presiden/wakil presiden baru.

Mereka menanti kepastian hukum, jika pemilu berlangsung satu putaran, maka kepastiannya lebih cepat daripada dua putaran. Sementara itu, para cukong politik pasti lebih senang jika satu putaran sehingga deal-deal politik bisa mereka panen segera.

 

PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI

Tahun politik berlangsung dinamis dan cenderung tensinya meninggi sehingga pertumbuhan ekonominya akan stagnan di kisaran 5 persen. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Pembangunan Asia (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun politik sebesar 5,0 persen year on year (yoy). Juga BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7–5,5 persen.

Kinerja investasi akan terhambat karena mereka menunggu kepastian situasi politik dan siapa kandidat yang terpilih. Kini, semua investor menunggu dan mencermati pasangan capres-cawapres yang berpihak kepada ekonomi, bisnis, dan dunia usaha. Bagi yang terlibat politik cukong menjadi penyandang dana paslon capres/cawapres sudah barang tentu telah melakukan lobi-lobi dan kesepakatan.

Pelaku bisnis pun menangguk keuntungan dari jual beli alat peraga parpol dan paslon untuk kepentingan kampanye dan pengerahan massa. Kita semua harus menyadari bahwa tensi politik akan semakin naik dan memanas, sehingga diperlukan komitmen dan kedewasaan dalam berpolitik agar pesta demokrasi berlangsung damai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung lama sangat diperlukan untuk kesejahteraan maupun keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Indonesia telah terjerembab selama 29 tahun dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Ini masalah sangat serius yang harus dicarikan solusi jitu. 

Karut-marut Pemilu Serentak 2024 yang semakin panas jangan mengorbankan kepentingan nasional, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertumbuhan ekonomi diarahkan berkelanjutan dan berbasis geo-ekonomi Pancasila, ekonomi hijau maupun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Geo-ekonomi Pancasila merupakan geo-ekonomi bangsa Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam penguasaan sumber daya nasional diperlukan kehadiran negara harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penguasaan negara atas berbagai cabang produksi yang memiliki kepentingan luas, bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan untuk hajat hidup orang banyak harus dikelola negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia; bukan perseorangan, golongan, apalagi dikuasai oleh asing. 

Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 menafsirkan “dikuasai negara” harus dimaknai dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Lebih lanjut, rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Dibutuhkan faktor pengungkit yang kuat mencakup penguatan regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi dan anggaran untuk dapat meraih ketahanan ekonomi yang tangguh. Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi nasional untuk mengambil langkah-langkah persiapan manajemen krisis, mengurangi konsekuensi langsung dari krisis dan beradaptasi dengan perubahan keadaan.

Menurut Lemhannas RI (2019), ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan. Yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.

Baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Aspek kehidupan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, pertahanan, dan keamanan.

Di dalamnya harus mampu terwujud kemandirian nasional sejalan dengan Ajaran Trisakti Bung Karno yakni: a) berdaulat di bidang politik; b) berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi; dan c) berkepribadian di bidang kebudayaan.

 

KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

Strategi pemerintah Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT) ini antara lain harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen per tahunnya dan berkelanjutan agar menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun emas, 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045. Harus disadari bahwa MIT merupakan stagnasi dari pertumbuhan ekonomi yang cepat pada tingkat pendapatan menengah yang gagal untuk beralih ke tingkat pendapatan tinggi.

Hanya sedikit negara yang sukses menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Korea Selatan membutuhkan waktu 18 tahun, Jepang membutuhkan waktu 18 tahun, dan Singapura membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa keluar dari Middle Income Trap.

Banyak faktor yang memengaruhi sehingga perlu dipersiapkan secara matang, termasuk konsolidasi politik tingkat nasional hingga daerah-daerah di mana penduduk Indonesia terpencar sepanjang gugusan pulau-pulau Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957 yang disahkan oleh UNCLOS 1982.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dan berbeda dengan negara kontinental yang dalam satu daratan yang sama, apalagi wilayahnya kecil. Ada lima prasyarat untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah ini, yaitu: a) kesiapan infrastruktur; b) kualitas dan sumber daya manusia; c) kesiapan teknologi; d) perencanaan kewilayahan; dan e) ekonomi dan keuangan APBN yang sehat.

Dalam kaitan ini, Indonesia diproyeksikan dapat mencapai pendapatan per kapita tinggi sekitar USD 23.199 pada 2045 di mana Indonesia mencapai usia emas 100 tahun Merdeka. Saat itu, populasi Indonesia akan sebanyak 318 juta penduduk yang didominasi oleh kelompok muda yang produktif dan sebagian besar (73 persen) tinggal di perkotaan sebagai kelas menengah.    

Oleh karena itu, pemilu harus berlangsung aman dan damai agar Indonesia mampu mewujudkan pembangunan untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Damailah Indonesiaku, songsonglah masa depan sebagai negara maju yang menyejahterakan rakyat dan kepentingan nasional. (ndu/k8)

Advertisement
Editor : Erwin D. Nugroho
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menguatkan Kinerja Sekolah Melalui Manajemen Strategis Layanan Bimbingan dan Konseling

Menguatkan Kinerja Sekolah Melalui Manajemen Strategis Layanan Bimbingan dan Konseling

Pengembangan model manajemen strategis layanan BK diharapkan meningkatkan kinerja SMA melalui tata kelola pendidikan yang inklusif dan kolab

Sidang Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Disebut Mainkan Seolah-olah Terzalimi

Sidang Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Disebut Mainkan Seolah-olah Terzalimi

Pengamat sebut kehadiran Jokowi di sidang ijazah sarat drama ciptakan kesan terzalimi demi raih simpati publik awam.

Keadilan dalam Penegakan Hukum Karhutla

Keadilan dalam Penegakan Hukum Karhutla

Tudingan karhutla pada industri sawit kerap kali merupakan hasil generalisasi prematur tanpa pembuktian objektif. Penegakan hukum wajib adil

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer