Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Universal Health Coverage dalam Paradigma Egalitarian

M
Penulis: Muhammad Ridhuan❯

Maulidah
Maulidah


Advertisement

Oleh:

Maulidah

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman

Advertisement

 

KESEHATAN adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai komitmen dalam penyediaan akses pelayanan kesehatan secara inklusif tanpa mengalami kendala finansial.

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia ikut berkomitmen dalam mewujudkan UHC. Dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014.

Advertisement

Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan dasar regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Merujuk isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Bagian Kedua (Jaminan Kesehatan) Pasal 19, ayat 1 berbunyi bahwa “Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”, ayat 2 berbunyi  “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”. Dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa “Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”.

Merujuk isi dari Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Bagi masyarakat mampu, dapat mengikuti kepesertaan secara mandiri, sedangkan bagi masyarakat tidak mampu dapat mengikuti kepesertaan dengan bantuan dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan paradigma egalitarian. Konsep egalitarian yakni kesetaraan manusia, baik itu kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi dengan bentuk kesetaraan kesempatan. Pemikiran egalitarian adalah aspek keadilan. Egalitarian telah menjadi prinsip penegakan hak asasi manusia internasional. (***/adv/kh/rdh)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menguatkan Kinerja Sekolah Melalui Manajemen Strategis Layanan Bimbingan dan Konseling

Menguatkan Kinerja Sekolah Melalui Manajemen Strategis Layanan Bimbingan dan Konseling

Pengembangan model manajemen strategis layanan BK diharapkan meningkatkan kinerja SMA melalui tata kelola pendidikan yang inklusif dan kolab

Sidang Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Disebut Mainkan Seolah-olah Terzalimi

Sidang Dugaan Ijazah Palsu, Jokowi Disebut Mainkan Seolah-olah Terzalimi

Pengamat sebut kehadiran Jokowi di sidang ijazah sarat drama ciptakan kesan terzalimi demi raih simpati publik awam.

Keadilan dalam Penegakan Hukum Karhutla

Keadilan dalam Penegakan Hukum Karhutla

Tudingan karhutla pada industri sawit kerap kali merupakan hasil generalisasi prematur tanpa pembuktian objektif. Penegakan hukum wajib adil

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer