
KALTIMPOST.ID, Belakangan ini, rentetan aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumah daerah semakin membara. Bukan hanya menelan korban jiwa, beragam fasilitas publik dihancurkan. Aksi anarkis sejumlah massa tidak terbendung.
Menyikapi situasi negara yang kian genting, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Sekitar 16 ormas Islam dikumpulkan. Diajaknya untuk berdialog bagaimana menanggapi kekacauan yang semakin tidak terkendali. Panglima TNI dan Kapolri juga diinstruksikan mengambil sikap tegas terhadap perusuh.
Tidak hanya itu, pimpinan parpol, DPR, MPR, dan DPD juga dipanggil ke Istana Negara untuk ikut meredakan situasi yang memanas.
Sebelumnya, buntut dari kekisruhan demonstrasi yaitu rumah sejumlah anggota DPR RI ikut dijarah massa.
Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach menjadi sasarannya. Tidak luput juga, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulayani juga dijarah. Sejumlah isi rumah digondol.
Sepertinya, amarah publik sudah berada di ubun-ubun. Benar-benar berada di puncaknya. Tidak terkendali dan semakin barbar.
Aparat kepolisian pun seolah tidak sanggup menangkal aksi massa yang semakin beringas.
Selaku penulis, saya pun hanya bisa mengira-ngira motif dari aksi brutal sebagian demonstran tersebut.
Kadang saya berpikir, mungkin ada penunggang gelap yang sengaja ingin menciptakan chaos. Kadang saya juga berasumsi bahwa jangan-jangan memang itu bentuk ekspresi amarah dan kekecewaan publik terhadap ulah sebagian perilaku anggota legislatif yang nirempati terhadap kondisi masyarakat.
Entahlah, itu hanya dugaan-dugaan semantara yang setiap saat bisa berubah.
Yang jelas, apa pun alasannya, hak bersuara di depan umum itu dijamin oleh konstitusi. Hanya saja, aksi perusakan dan penjarahan itu tidak bisa kita tolerir.
Sebab, selain melabrak norma agama dan hukum, bisa berdampak bisa menyulut kekisruhan yang makin besar lagi.
Terkait alasan di balik aksi anarkis oknum demonstran, saya akan mencoba mengurainya berdasarkan tulisan Firmansyah yang diterbikan jurnal Madani Legal Review (Malrev) Vol. 7 No. 1 Juni 2023.
Di dalam tulisan tersebut, dikemukakan bahwa beberapa penyebab terjadinya anarkisme di antaranya yaitu: 1) terjadinya mis-komunikasi antara aparat kepolisian dengan demonstran sehingga terjadi bentrok. Hal ini sesuai dengan teori kesalahpamahan antar budaya berasumsi bahwa sengketa terjadi disebakan ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi, seperti halnya budaya polisi dan budaya demonstran; 2) selaras dengan teori transformasi sengketa berasumsi bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi, serta teori kebutuhan masyarakat yang yakni adanya pembatasan terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; 3) sesuai teori C. Wrighy Mils bahwa demonstran memandang negara keliru dalam mengeluarkan kebijakan, seperti halnya kenaikan pajak, dan semacamnya.
Tidak hanya itu, demonstran juga menganggap polisi sebagai bagian dari negara ingin menghalangi mereka untuk melakukan demonstrasi.
Di lain sisi, saya pribadi melihat aksi penjarahan dan perusakan yang semakin ngawur akhir-akhir ini disebabkan oleh ketidakpekaan DPR dalam membaca masalah masyarakat yang kompleks dan terjepit.
Ditambah lagi, perlakuan dari oknum polisi yang menghadapi demonstran secara represif, menyebabkan demonstrasi semakin “menggila”.
Ibarat kobaran api disirami bensin, akan semakin membara.
Selain itu, saya juga menilai, kebrutalan sebagian demonstran tersebut juga imbas dari ucapan dan tindakan oknum DPR yang melukai hati publik.
Kemudian, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika emosi publik naik tensinya, lantas kenapa tidak ada kesiapsiagaan aparat untuk mendeteksi dan mencegah aksi penjarahan dan vandalisme itu?
Bukankah demonstrasi sudah berlangsung bukan hanya sehari?
Sekali lagi, jangan sampai nasi menjadi bubur. Artinya, jangan sampai kita betul-betul menyesal setelah semuanya luluh lantah.
Negara tidak boleh kalah dengan preman berkedok demonstran. Tindakan tegas dan terukur sangat diperlukan untuk mencegah menjaga kondusifitas.
Sebab, bagaimanapun juga, Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Jangan sampai tujuan semula hendak menyampaikan aspirasi justru berujung pada penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang membabi buta.
Selanjutnya, saya mendukung penuh langkah-langkah aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusuh yang membuat keonaran.
Dan kepada demonstran, semoga bisa ikut serta menjaga fasilitas publik agar tidak dihancurkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Kemudian, perlu diwaspadai jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi aksi demonstrasi dengan memecah belah sesama demonstran atau mengadu domba demonstran dengan aparat, atau memprovakasi agar melakukan aksi vandalisme.
Lalu, terkait akar pemasalahannya, saya kira ini sebenarnya ada pada ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.
Ditambah lagi, tunjangan rumah DPR yang nominalnya tidak masuk akal dan membuat publik semakin mengelus dada.
Semakin diperparah oleh mulut anggota DPR yang asal bunyi dan menyinggung perasaan publik. Ucapan yang tak terkontrol dan nihil etika itu semakin memancing kebarbaran sebagian demonstran.
Tidak hanya itu, aksi demonstrasi semakin menular ke sejumlah daerah juga disebabkan oleh kondisi serupa juga dirasakan oleh masyarakat di daerah lainnya.
Seperti halnya kesulitan ekonomi, regulasi yang tidak memihak, oknum pejabat daerah yang nirempati, korupsi yang kian parah, dan semacamnya.
Oleh sebab itulah, kondisi bangsa yang kian memanas ini menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh pihak pemerintah dan terutama DPR. Sudah saatnya, eksekutif dan legislatif berbenah total.
Pemerintah mesti menjadikan rakyat sebagai tuan atau majikan. Pun demikian dengan DPR harus benar-benar mewakili rakyat. Bukan mewakili kepentingan parpol atau golongan tertentu.
Dan apa pun kebijakan yang tidak memihak rakyat harus lekas dicabut. Tunjangan yang tak masuk akal harus segera dibatalkan.
Aspirasi rakyat didengarkan dan dijalankan. Jaga etika dan perilaku di depan publik. Sebab, pejabat publik itu, gerak-geriknya, ucapannya, dan tindakannya, senantiasa menjadi sorotan. Maka harusnya menjadi teladan.
Akhir kata, tentunya kita berharap ke depan tidak ada lagi kekisruhan dan aksi anarkis. Kita harus bisa menahan dan mengendalikan diri agar tidak semakin kisruh.
Sebab, jika tidak, keonaran akan semakin parah. Dan harga yang harus dibayar bukan hanya kehancuran gedung, tapi juga keutuhan bangsa yang menjadi taruhannya.
Mati-matian pendahulu kita merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab itu, jangan sampai kita dengan gampangnya menghancurkan apa yang telah dirajut itu. Mari jaga dan rawat bangsa ini. Mari ciptakan kondisi yang kondusif, aman, damai, dan penuh kesejukan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




