
Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais dan Penulis Buku
KALTIMPOST.ID, Bagaimana jadinya nasib dan masa depan demokrasi Indonesia jika pilar-pilar penyangganya tidak lagi kokoh? Tidak lagi berperan sebagaimana mestinya. Seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akhir-akhir ini seolah diam seribu bahasa dalam menyikapi jeritan hati rakyat.
Jangankan bersimpati dan bersiap sedia mengulurkan tangan, untuk sekadar berempati saja sukarnya minta ampun. Belum lagi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dinilai mulai mengendor. Seperti yang diutarakan oleh Anies Baswedan dalam acara silaturahmi dan dialog bersama masyarakat di Masjid Al-Hikmah, New York, Amerika Serikat, Rabu (10/6/2026) lalu.
Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut menyoroti dengan tajam jalannya fungsi pengawasan lembaga legislatif. Menurutnya, hingga saat ini belum ada tindakan konkret berupa rapat dengar pendapat guna membahas beberapa program pemerintah yang dipandang mengalami masalah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPR, tambah Anies, terkesan pasif merespons dinamika yang sedang terjadi. Selaku penulis, saya sepenuhnya sependapat dengan pandangannya. Bahwa legislator kita belum ada tanda-tanda untuk bersikap tegas dan pro-rakyat. Padahal, mereka adalah wakil-wakil kita yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi arus bawah.
Baca Juga: Mahasiswa sebagai Pilar Kekuatan Sipil
Mengacu pada Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam catatan ini, saya lebih menyoroti fungsi pengawasan yang kurang atau bahkan tidak optimal dijalankan. Padahal, adanya DPR adalah sebagai kekuatan penyeimbang dalam alam demokrasi kita. Sebagai kontrol atas tata kelola pemerintahan oleh eksekutif. DPR berperan sentral dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang beradab, humanis, dan berkeadilan.
Selain itu, DPR sebenarnya memiliki wewenang untuk mengingatkan pemerintah jika melenceng dari koridor konstitusi. Terkait hal tersebut, DPR sejatinya bisa mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan atau pemerintahan absolut. Seperti kata Lord Acton, sejarawan dan politisi asal Inggris, kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korupsi secara mutlak juga.
Lalu, ketika wakil-wakil kita mulai membisu dan angkat tangan terhadap suara sipil, lantas untuk apa negeri membayar gaji dan tunjangan mereka? Bukankah beragam fasilitas yang digunakan itu berasal dari uang rakyat?
Tapi kenapa mereka justru bekerja seolah bukan untuk rakyat? Sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat. Jangan-jangan sebagian legislator kita justru menjadi wakil pemerintah. Sebab, dalam kenyataannya, ada beberapa anggota DPR yang seolah menjadi “beking” yang senantiasa membela kebijakan pemerintah.
Kendatipun kebijakan tersebut masih menjadi polemik, masih terus-menerus diperdebatkan, menimbulkan pro dan kontra, bahkan dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




