Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Legislator Menomorsatukan Parpol

M
Muhammad Aufal Fresky. (IST)
Muhammad Aufal Fresky. (IST)

Advertisement

Oleh: Muhammad Aufal Fresky

KALTIMPOST.ID, Pasca-keputusan Gibran Rakabuming Raka menanggalkan tahtanya sebagai Wapres RI, perhatian saya saat ini tertuju pada anggota DPR yang terhormat itu. Betapa mereka sangat kompak dan tampak solid ketika membahas perihal kekuasaan. Dugaan saya, mungkin mereka ingin pemerintahan Prabowo bisa aman dan lepas dari gonjang-ganjing surat keterangan (suket) ijazah SMA Gibran serta polemik yang menyertainya. Entahlah, yang jelas, tidak ada satu pun anggota partai koalisi yang pasang badan untuk Gibran. Padahal, saat kampanye dulu, mereka semua berada di belakang Gibran. Begitulah politik, sukar ditebak jalannya. Seolah ada batas yang begitu tipis antara musuh dan kawan. Lepas dari itu semua, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah anggota DPR tersebut bisa kembali kompak untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset yang tertunda dan terkatung-katung selama beberapa tahun?

Bukankah pengesahan RUU tersebut juga berkaitan dengan kepentingan publik yang tidak bisa disepelekan? Juga bersinggungan erat dengan masa depan bangsa dan negara ini. Sebab, korupsi, sekali lagi, menjadi masalah dan ancaman nyata yang selama ini mengoyak-ngoyak setiap sendi kehidupan masyarakat. Saya pun tidak habis pikir, atas landasan apa para anggota DPR kita itu seolah enggan atau malas untuk segera merampungkannya menjadi produk hukum yang sah. Sebenarnya, anggota DPR itu wakil kita atau wakil parpol? Kenapa seakan tidak ada iktikad baik dan kesungguhan untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya lewat pengesahan RUU tersebut?

Bagaimana kita tidak ragu bercampur curiga terhadap kinerja DPR jika apa yang disampaikan di hadapan wartawan sering bertolak belakang dengan tindakan nyatanya? Semua menjadi bualan kosong alias lip service apabila tidak ada bukti nyata yang menyertai pernyataan mengenai keberpihakannya terhadap kepentingan publik. Apalagi, kita tahu, kenyataannya memang berbicara demikian: proses legislasi di DPR acap kali dipengaruhi oleh dominasi kepentingan parpol, yang tercermin dalam berbagai tahapan legislasi, mulai dari perencanaan undang-undang (Prolegnas) hingga pengambilan keputusan. Dampaknya, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat menjadi terhambat.

Padahal, apabila mengacu pada teori representasi politik yang dikemukakan oleh Pitkin (1967), anggota legislatif seharusnya bertindak sebagai representasi langsung dari konstituen mereka. Namun, dalam realitas politik Indonesia, dominasi fraksi parpol menyebabkan anggota DPR lebih mengutamakan kesetiaan kepada parpol mereka daripada suara dan kepentingan rakyat.

Advertisement

Pun demikian dengan Aghion dan Tirole (1997) yang juga menegaskan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, dominasi parpol dalam proses legislasi menjadi masalah serius yang harus segera diatasi agar proses legislasi dapat lebih mencerminkan kepentingan publik daripada kepentingan parpol. Hal tersebut juga selaras dengan teori akuntabilitas publik yang dipaparkan oleh Bovens (2007), yang menyatakan bahwa setiap lembaga yang bertanggung jawab kepada publik harus dapat menjelaskan keputusan-keputusan yang diambil dan mempertanggungjawabkan hasil dari kebijakan tersebut kepada rakyat.

Kita pun kembali bertanya-tanya, untuk siapa para legislator itu berjuang? Kepada siapa mereka mengabdikan diri? Kenapa kita sering kali dipertontonkan aksi-aksi akrobatik politik, drama politik, gimmick politik, dan sejenisnya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan nasib kita? Bahkan, tidak sedikit pernyataan anggota dewan di muka publik yang terkesan menjadi perpanjangan tangan atau bahkan benteng pertahanan pemerintah. Hal itu seolah menguatkan dugaan kita selama ini bahwa DPR RI sudah tidak lagi memiliki peran sentral dan strategis dalam mengontrol dan mengawasi segala jenis program dan kebijakan pemerintah, terutama program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan semacamnya.

Kita bisa mengamati sendiri, baik di parlemen maupun di pemerintahan, sebagian besar pejabat publik kita itu seakan saling mendukung satu sama lain. Kemungkinan besar karena berada dalam satu kolam yang sama, yakni sebagai parpol koalisi pendukung pemerintah. Sehingga, apa pun kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah, DPR kita cenderung mengaminkan alias mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju seratus persen. Perihal ada celah, kesalahan prosedur, ataupun cacat lainnya, misalnya, itu tidak begitu diperhatikan. Intinya, saling mengamankan demi kelancaran dan kesuksesan program tersebut. Perihal kritik, saran, dan aspirasi dari arus bawah, semuanya dianggap angin lalu. Pendek kata, semua mengarah pada kepentingan jangka pendek, kepentingan parpol, kepentingan segelintir elite. Kepentingan tersebut, sungguh, mengalahkan kepentingan yang jauh lebih besar, lebih substansial, yakni kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.

Saat pejabat kita, baik di legislatif maupun eksekutif, berkongkalikong untuk kepentingannya masing-masing, yang menjadi korban adalah rakyat. Kemajuan demokrasi menjadi terhambat sebab segelintir elite politik membajaknya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dalihnya, semua perjuangan tersebut demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Tapi siapa yang betul-betul menikmatinya? Apakah setiap warga atau hanya segelintir individu atau golongan? Dan lagi-lagi, kita bisa menggerutu dalam hati dan di laman medsos kita masing-masing terkait betapa bebalnya legislator kita itu. Kedua mata dan telinga yang dimiliki tidak digunakan untuk melihat pedihnya kehidupan wong cilik dan mendengarkan keluh kesah orang-orang pinggiran.

Kita pun sukar untuk membantah atau menutup-nutupi lagi bahwa tidak sedikit anggota legislatif yang mengutamakan loyalitas kepada partai dibandingkan dengan kewajiban mereka kepada pemilih atau konstituen. Habis manis sepah dibuang, begitulah pepatah yang relevan untuk menggambarkan keadaan semacam itu. Kita ibarat sapi perah yang dieksploitasi lima tahun sekali untuk memuluskan ambisi mereka duduk di kursi legislatif. Setelah itu, sebagian seakan amnesia dengan janji-janji politiknya. Sebagian lagi tidak takut melanggar sumpah jabatan yang pernah diucapkannya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mempertanyakan Integritas dan Kinerja Wakil Rakyat

Mempertanyakan Integritas dan Kinerja Wakil Rakyat

Publik desak anggota DPR RI buka dokumen ijazah lewat petisi Change.org. Lebih dari 30 ribu orang tanda tangani tuntutan transparansi.

Mahfud MD Desak Kasus Ijazah Gibran Diproses Hukum demi Cegah Preseden Buruk

Mahfud MD Desak Kasus Ijazah Gibran Diproses Hukum demi Cegah Preseden Buruk

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD desak agar polemik ijazah Gibran egera dituntaskan melalui jalur hukum.

112 Anggota Dewan Tak Buka Riwayat Pendidikan, Komisi X DPR Tegaskan Satu Hal Penting

112 Anggota Dewan Tak Buka Riwayat Pendidikan, Komisi X DPR Tegaskan Satu Hal Penting

Riwayat pendidikan anggota DPR menjadi sorotan setelah 112 nama disebut tak membuka data pendidikan. Komisi X DPR meminta diklarifikasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer