Transportasi Kaltim, Cermin Retak Birokrasi yang Semrawut

Oleh:

Charli Sitinjak

Dosen Psikologi Universitas Esa Unggul; Pakar Psikologi Transportasi dan keselamatan jalan; Ketua Komisi Hukum dan Humas, Dewan Transportasi Kota Jakarta

JALAN raya adalah ruang publik terbesar tempat masyarakat berinteraksi langsung dengan produk kebijakan pemerintah setiap hari. Tidak ada kantor pemerintahan yang lebih terbuka daripada jalan raya. Di sanalah masyarakat dapat merasakan apakah negara hadir, apakah aturan ditegakkan, dan apakah pemerintah benar-benar bekerja.

Di Kalimantan Timur (Kaltim), interaksi itu sayangnya belum selalu menghadirkan rasa aman dan nyaman. Jalan raya masih menjadi ruang yang mempertemukan berbagai persoalan: kendaraan berat yang melintas dan berhenti sembarangan, truk kontainer yang mengganggu arus lalu lintas, perilaku berkendara yang agresif, parkir liar yang menggerogoti badan jalan, hingga minimnya pilihan transportasi publik yang aman dan layak.

Ironisnya, semua itu terjadi di sebuah provinsi yang memiliki posisi strategis luar biasa. Kaltim bukan hanya salah satu daerah dengan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam, tetapi juga menjadi wilayah penyangga dan lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketika Kaltim diproyeksikan menjadi salah satu episentrum pertumbuhan baru Indonesia, persoalan transportasinya justru masih memperlihatkan wajah tata kelola yang belum sepenuhnya siap menghadapi masa depan.

Karena itu, persoalan transportasi Kaltim seharusnya tidak dilihat hanya sebagai persoalan teknis jalan, kendaraan, atau kemacetan. Transportasi adalah cermin dari kualitas birokrasi. Ketika transportasi semrawut, yang perlu diperiksa bukan hanya kondisi aspal dan rambu lalu lintas, tetapi juga cara birokrasi bekerja: seberapa cepat mereka membaca persoalan, seberapa kuat pengawasannya, seberapa tegas penegakan hukumnya, dan seberapa serius mereka membangun sistem yang terintegrasi.

Dengan kata lain, carut-marut transportasi Kaltim merupakan cermin retak dari birokrasi yang masih lamban, minim integrasi, dan lebih sering reaktif daripada solutif.

Birokrasi Reaktif: Menunggu Korban Sebelum Bertindak

Salah satu persoalan paling mencolok adalah keberadaan kendaraan besar, termasuk truk kontainer dan kendaraan angkutan barang, di ruang-ruang yang seharusnya tidak menjadi tempat mereka beroperasi atau berhenti sembarangan.