Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keteladanan Pemimpin

M
Muhammad Aufal Fresky. (IST)
Muhammad Aufal Fresky. (IST)

Advertisement

Oleh: Muhammad Aufal Fresky

KALTIMPOST.ID, Di negeri yang kekayaan alamnya melimpah ini, kita acap kali dibuat berpikir dua kali, bahkan berkali-kali, mengapa tidak semua rakyat merasakan manfaatnya? Sebagian dari kita tidak kunjung sejahtera. Bahkan, ada yang untuk sekadar bertahan hidup harus pontang-panting ke sana kemari, memeras otak dan keringat tanpa kejelasan nasib. Bahkan, untuk memperoleh pekerjaan yang layak saja sukarnya minta ampun. Ditambah lagi, ratusan ribu bahkan sampai jutaan sarjana kita harus gigit jari menerima kenyataan pahit bahwa memperoleh pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan, minat, dan kemampuan itu begitu sukar.

Bahwa pengangguran di mana-mana bukan lagi rahasia umum. Perguruan tinggi diminta berbenah. Sementara itu, pengambil kebijakan masih belum menemukan arah. Sebagian disibukkan dengan pertarungan kekuasaan yang mungkin membuat mereka terlena akan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Ditambah lagi, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, maraknya korupsi, dan semakin menjamurnya kolusi dan nepotisme menjadi pekerjaan rumah yang masih terus kita tangani hingga kini.

Jangan meminta saya untuk mencatat satu per satu persoalan bangsa dan negara ini dan mengurainya. Sebab, catatan ringkas ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Oleh karena itu, saya mencoba fokus pada satu saja, yaitu krisis keteladanan sebagian pemimpin kita. Ya, mereka tidak betul-betul mampu menjadi panutan bagi masyarakat. Padahal, pemimpin itu ibarat nakhoda kapal yang membawa seluruh penumpang mengarungi lautan yang luas. Dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di dalamnya, serta mengemudikan kapal agar berlabuh sesuai tujuan bersama. Dalam perjalanan, tentu sang kapten tersebut terikat oleh aturan-aturan tertentu, termasuk kode etik yang tidak boleh dilabrak. Jika sang kapten asal-asalan dalam mengemudikan kapal, keselamatan penumpang menjadi taruhannya.

Begitu juga dengan pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari kepala desa hingga presiden, yang bertanggung jawab penuh untuk membawa masyarakat yang dipimpinnya menuju cita-cita bersama, seperti terwujudnya tatanan masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Misi memakmurkan rakyat memang harus tercermin dalam segala regulasi dan program yang ditetapkan. Rakyat, bagaimanapun juga, wajib menjadi alasan utama dan prioritas dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Jangan sebaliknya, rakyat hanya dimanfaatkan suaranya ketika momentum politik lima tahunan. Selepas itu, suara mereka tidak dihiraukan. Para pemimpin justru lebih memilih mengutamakan kepentingan diri dan golongannya masing-masing. Pemimpin yang berbuat semacam itu telah menodai sumpah dan janjinya kepada rakyat.

Advertisement

Baca Juga: Refleksi Dana Karbon Kaltim

Terus terang saja, kita sebenarnya sudah sering dikecewakan atau bahkan dibuat mengelus dada oleh keputusan-keputusan pemimpin yang sama sekali tidak prorakyat. Kendatipun tampak prorakyat, pelaksanaannya justru tidak sesuai harapan. Buktinya, banyak tikus-tikus berdasi yang memanfaatkan aji mumpung lewat jaringan dan pengaruhnya di lingkaran kekuasaan sehingga program yang prorakyat itu tidak sepenuhnya kita rasakan manfaatnya. Semua itu karena uang negara ternyata dirampas secara terencana dan sistematis, baik secara terang-terangan maupun di belakang meja. Oligarki, nyatanya, masih mendominasi di lingkaran kekuasaan. Sebagian elite politik dan ekonomi kita berkongkalikong hanya dalam rangka mempertebal isi dompetnya masing-masing. Penderitaan rakyat justru menjadi urusan belakangan, atau jangan-jangan memang sama sekali tidak diurus. Entahlah.

Ulah segelintir individu atau kelompok yang memanipulasi aturan dan kebijakan demi keuntungan ekonomi itu biasa kita kenal dengan istilah praktik rente. Lewat lobi-lobi politik di ruang-ruang tertentu, misalnya, atau menggunakan kedekatan dengan penguasa, mereka bisa menggolkan agenda terselubungnya itu. Kas negara menjadi bocor, entah ke mana alirannya. Penegak hukum kadang sulit mendeteksi atau bisa juga karena harus berhadap-hadapan langsung dengan penguasa sehingga menjadi melempem, hingga akhirnya tidak jadi menindak. Saya juga tidak bisa memastikannya. Yang jelas, ketika pengusaha, baik itu kelas teri hingga kelas kakap, “bekerja sama” dengan penguasa mempreteli aturan atau kebijakan, miliaran rupiah uang rakyat akan terkuras habis tanpa kejelasan. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran seakan tidak mendapatkan perhatian yang serius untuk segera dientaskan.

Maka, wajar jika kita beranggapan bahwa sebagian pemimpin kita ini sebenarnya hanya jago beretorika, tapi minim aksi nyata. Bahkan, apa yang diutarakan berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan. Sama sekali tidak selaras. Berkali-kali kita dikibuli dengan gestur tubuh yang meyakinkan seakan semua persoalan bangsa akan tuntas esok atau lusa. Padahal, kita sudah mulai melek politik dan melek informasi. Kita tahu bahwa kebohongan demi kebohongan akan terbongkar cepat atau lambat. Ibarat sebuah peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Artinya, sepintar apa pun seorang pejabat atau pemimpin berkelit atau menyembunyikan kebobrokannya, semuanya akan terungkap juga.

Selaku penulis, saya kembali gusar dan bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa takhta yang digenggam itu jika bukan untuk mendarmabaktikan diri kepada Ibu Pertiwi? Bukankah kekuasaan adalah salah satu jalan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukankah jabatan adalah alat atau sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara? Namun, sekali lagi, realitasnya berbicara sebaliknya. Ada sebagian pemimpin kita yang menggunakan kekuasaan untuk memburu materi, pengaruh, dan status sosial. Jangan singgung masalah nasionalisme dan patriotisme di hadapan mereka, sebab tidak ada dalam kamus hidupnya. Padahal, kata Haji Agus Salim, memimpin adalah menderita. Artinya, siapa saja yang berani menjadi pemimpin berarti harus berani menderita dalam kesehariannya. Berani berkorban waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemaslahatan rakyat.

Jujur saja, kita semua membutuhkan dan mendambakan hadirnya lebih banyak lagi pemimpin di tengah-tengah kita yang tidak sekadar visioner dan cerdas, tapi juga berjiwa kesatria. Mereka memiliki tekad dan komitmen kuat untuk mengayomi masyarakat sepenuh hati. Pemimpin yang setia pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Pemimpin yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan dan keadaan di sekelilingnya. Tidak gampang dipengaruhi oleh kepentingan sesaat parpol dan golongannya. Pemimpin yang mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahannya. Pemimpin yang sungguh-sungguh amanah, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Pemimpin semacam itu biasanya senantiasa menekankan kekuatan tindakan (lead by example) dibandingkan dengan sekadar perintah dan retorika. Mereka mampu menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer