KALTIMPOST.ID, Kecerdasan intelektual seseorang tanpa diiringi dengan keluhuran budi hanya akan menjadi ancaman yang membahayakan. Kecemerlangan otak minus integritas hanya akan membawa malapetaka yang merugikan rakyat.
Tidak terhitung sudah bandit-bandit negara yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki gelar berderet-deret di belakang maupun di depan namanya. Sebagian merupakan jebolan universitas yang cukup elite dan mentereng.
Hanya saja, kepintaran saja tidak cukup untuk mengelola dan apalagi membenahi bangsa ini. Apalagi hanya bermodal gelar dan ijazah yang acapkali tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
Catatan ini hanya ingin menegaskan kembali bahwa bangsa ini, sekali lagi, membutuhkan lebih banyak lagi generasi muda yang tidak hanya mapan secara akademik atau memiliki kemampuan kognitif yang mumpuni. Lebih dari itu, memiliki kematangan secara emosional dan spiritual. Hal itu bisa kita lihat dari tingkah polahnya dalam kesehariannya.
Rasanya kita sudah terlalu sering disuguhi berita negatif yang membuat kita mengelus dada terkait perilaku sebagian pejabat publik yang keluar dari koridor konstitusi. Setiap program dan kebijakannya sama sekali tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dalam artian, rakyat bukan dijadikan prioritas dalam sepak terjangnya sebagai pejabat publik.
Padahal, jabatan adalah amanah besar yang harusnya ditunaikan sebaik-baiknya. Padahal, kekuasaan yang diemban adalah mandat dari rakyat. Tapi mengapa ketika duduk di kursi kekuasaan, sebagian dari mereka justru lupa ingatan?
Atau memang dengan sengaja melupakan janji-janji manisnya ketika kampanye? Rakyat hanya didekati ketika ada maunya. Setelah semua terpenuhi, ditinggalkan. Saat itu pula, kita mengendus akal bulusnya. Bahwa selama ini memang mereka sama sekali tidak berpihak dan apalagi memperjuangkan kepentingan kita.
Jangankan untuk bersimpati pada nasib wong cilik, untuk sekadar mendengarkan keluh kesahnya saja susahnya bukan main. Semacam ada jarak yang sangat lebar yang memisahkan antara rakyat dan pemimpinnya. Entah itu kepala desa, bupati, wali kota, dan sebagainya. Tentu saya tidak menyebut semua memiliki tabiat semacam itu.
Tapi, oknum yang memang jumlahnya sudah cukup banyak. Padahal, pemimpin seharusnya memiliki radar kepekaan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Padahal, pemimpin itu memang harus rela dan berani berkorban untuk kepentingan rakyat. Padahal, pemimpin itu memang harus siap sedia memutar otak, memeras keringat, dan bahkan berdarah-darah untuk kemaslahatan rakyat.
Nyatanya, tidak semua pemimpin memiliki kesadaran dan orientasi semacam itu. Bahwa setelah ambisi politiknya tercapai, semua begitu mudah diabaikannya. Kepentingan individu, keluarga, dan parpol pengusungnya kerap kali didahulukan dibandingkan kepentingan bangsa dan negara.
Padahal, mereka disumpah untuk melayani dan mengabdi secara total dan sungguh-sungguh kepada rakyat. Menjadikan rakyat sebagai tuan atau majikan. Bukan sebaliknya, yakni bertindak seolah-olah dirinya adalah tuan. Padahal, sejatinya pemimpin itu pelayan umat. Apalagi, negara kita menganut paham demokrasi yang mana artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Terus terang saja, sebagian pemimpin kita bekerja bukan untuk betul-betul mengangkat harkat dan martabat rakyat. Bukan untuk membangun kualitas kehidupan rakyat. Bukan untuk membenahi persoalan yang sedang melilit. Mulai dari kemiskinan, judi online, pengangguran, dan semacamnya. Mereka bekerja ala kadarnya (kalau tidak disebut asal-asalan).
Dan lucunya lagi, kadang ada pemimpin yang dengan persoalan masyarakatnya sendiri tidak begitu paham. Atau bahkan sama sekali tidak memahami. Atau bahkan salah memahami. Hal itu terjadi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari informasi dari bawahannya yang tidak jitu.
Bisa jadi memang pemimpin tersebut enggan untuk meninjau atau mengontrol situasi dan segenap persoalan yang sedang melanda masyarakat. Bisa juga ada yang telah sedikit paham, tapi pura-pura tidak paham sebab enggan atau malas untuk mengatasinya.
Padahal, mereka sudah mendapatkan gaji dengan beragam tunjangan yang harusnya diterima. Padahal, anggarannya sudah tersedia untuk mengentaskan persoalan itu. Hanya saja, ini bukan persoalan ada tidaknya anggaran, bukan ada tidaknya personel, bukan terletak pada ada tidaknya program untuk itu.
Tapi, lebih dari itu, yang jauh lebih mendasar dari hal tersebut, yakni empati dan simpati sang pemimpin itu sendiri. Bukankah anggaran, agenda, dan program kerja itu hanya perpanjangan tangan dari sikap pemimpin dalam mengambil keputusan? Artinya, baik buruknya tata kelola pemerintahan di segala levelnya sangat tergantung pada kepribadian pemimpin.
Apa guna anggaran ratusan miliar atau bahkan ratusan triliun rupiah jika dalam hati dan pikiran pemimpin kita sama sekali tidak ada niatan untuk membenahi masalah-masalah yang muncul? Apa guna visi, misi, dan program kerja yang mentereng jika tidak dibarengi dengan keberpihakan pada kepentingan publik? Kita pun bertanya-tanya dan penasaran, sebenarnya sebagian pemimpin kita tersebut bekerja untuk siapa? Melayani siapa? Mengabdi kepada siapa? Investor kah? Tim suksesnya kah? Lingkaran keluarganya kah? Parpol pengusungnya kah? Entahlah.
Bisa jadi semua yang saya sebutkan tadi benar semua. Bisa jadi meleset. Tapi, kalau boleh jujur, hal macam itu sudah bukan rahasia umum. Bahwa bisik-bisik di bawah meja atau bahkan di atas meja (secara terang-terangan) untuk kongkalikong itu kerap terjadi.
Oleh sebab itulah, tidak bisa ditawar-tawar lagi, pemimpin hari ini harus belajar pada para pendiri bangsa, pada pahlawan bangsa di masa silam. Jangankan tenaga dan harta, bahkan jiwanya pun mereka rela persembahkan untuk Ibu Pertiwi.
Seperti halnya Sukarno, Sjahrir, H. Agus Salim, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka rela dipenjara dan bahkan diasingkan ke pulau terpencil sebab tetap menjaga idealismenya, yakni melawan segala bentuk kolonialisme dan imperialisme yang kala itu masih bercokol di negeri ini.
Mereka rela menguras waktu, pikiran, dan tenaga untuk kemerdekaan Indonesia. Betul-betul berjuang untuk rakyat. Tanpa pamrih. Tanpa berpura-pura menjadi juru selamat atau ratu adil. Semua bergerak serentak mewakafkan dirinya untuk negeri tercinta. Mereka adalah bukti nyata sosok pemimpin yang penuh dengan integritas. Pemimpin yang betul-betul berwatak kesatria.
Akhir kata, persoalan yang kita hadapi, dari hulu ke hilir, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang sederhana hingga yang kompleks, semua membutuhkan mentalitas baja para pemimpin.
Semua itu, untuk mengatasinya, memerlukan kesadaran pemimpin kita bahwa sejatinya mereka adalah pelayan masyarakat. Dan lewat catatan ringan ini, besar harapan saya, dan pastinya harapan kita semua, yaitu agar semua pemimpin kita di segala lininya, dari tingkat lokal hingga nasional, memiliki kesungguhan untuk mengayomi dan mengabdikan diri sepenuhnya pada masyarakat.
Sebab hanya dengan demikian, hemat saya, visi besar Indonesia Emas 2045 itu bisa sama-sama kita wujudkan. Atau setidaknya kita tetap menghidupkan asa untuk mencapainya.
*) Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura.
Editor : Almasrifah