Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Paser Terima Raperda APBD 2027, Demokrat Soroti Penguatan PAD

M
Penulis: Muhammad Najib❯
Anggota DPRD Paser dari Fraksi Demokrat, Acong Asfiyek. (M NAJIB/KALTIM POST)
Anggota DPRD Paser dari Fraksi Demokrat, Acong Asfiyek. (M NAJIB/KALTIM POST)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Paser menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Keputusan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan anggota DPRD Paser, Acong Asfiyek, Kamis (10/9/2026).

Advertisement

Meski menyetujui Raperda APBD 2027 dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Fraksi Partai Demokrat yang merupakan oposisi memberikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah.

Acong menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen utama Pemkab Paser untuk merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan. Karena itu, penyusunannya harus transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berkeadilan.

Advertisement

"Pemkab Paser diminta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat melalui akselerasi digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna mencegah kebocoran, serta membenahi BUMD agar lebih produktif mendongkrak PAD," kata Acong.

Dia mengatakan, alokasi anggaran wajib memprioritaskan mandatory spending sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk penanganan stunting. Selain itu, pemerataan infrastruktur dasar hingga ke pelosok desa serta penguatan sektor pertanian dan perkebunan rakyat juga harus menjadi perhatian.

Terkait proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2027, Acong meminta penyusunannya dilakukan secara cermat. Hal itu untuk mengantisipasi penyesuaian alokasi transfer pusat, menjaga stabilitas arus kas, serta meminimalkan risiko defisit anggaran.

Fraksi Partai Demokrat berharap pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan TAPD dapat mengawal Raperda APBD 2027 agar benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Pemerintah Kabupaten Paser merencanakan total pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp3.071.050.000.000 atau sekitar Rp3,071 triliun.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Komisi I DPRD Kabupaten Paser mendesak Pemkab Paser untuk segera melakukan penataan ulang penempatan ASN.

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser gelar rapat gabungan bahas pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Muara Komam dan Batu Sopang. Warga ultimatum 2 minggu.

    DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

Pembahasan Raperda minol Paser mendapat masukan dari DPRD, MUI, PCNU, hingga lembaga adat terkait pengawasan peredarannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer