KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT–Komisi II DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas pendalaman program kerja tahun anggaran 2026, Rabu (18/2).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Paser Acong Asfiyek, menyoroti perlunya perbaikan fundamental pada tata kelola sektor hortikultura di Bumi Daya Taka.
Acong menilai, saat ini pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat masih didominasi sektor perkebunan, sementara potensi hortikultura belum tergarap secara optimal. Kondisi ini berimbas pada tingginya ketergantungan pangan dari luar daerah.
Menurut Acong, indikator lemahnya tata kelola terlihat jelas di pasar. Meski produksi padi dilaporkan meningkat, Kabupaten Paser justru sempat mengalami kelangkaan beras. Selain itu, komoditas harian seperti jagung, cabai (lombok), dan bawang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
"Paser punya potensi besar untuk memproduksi beras sendiri. Begitu juga jagung, lombok, dan bawang. Tapi kenyataannya kita masih tergantung luar," kata Acong yang juga merupakan pelaku bisnis di sektor tersebut.
Masalah utama yang ditemukan di lapangan bukan sekadar pada proses tanam, melainkan pada manajemen pasca-panen. Dia mencontohkan kondisi di Desa Sempulang yang menjadi sentra sayuran.
Saat musim panen tiba, stok sayur melimpah namun petani kesulitan dalam memasarkan produk. "Harga anjlok dan banyak hasil tani yang tidak terserap pasar secara maksimal," katanya.
Acong mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kajian ulang terkait pola tanam dan hilirisasi produk. Ia mencontohkan komoditas jagung yang selama ini hanya marak saat perayaan tahun baru, padahal bisa dikembangkan menjadi sumber pakan ternak untuk nilai ekonomis yang lebih stabil.
"Perlu dikaji ulang untuk tanaman-tanaman itu. Kita harus pikirkan bagaimana agar saat panen melimpah, petani tidak rugi. Apakah kita arahkan ke sumber pakan atau industri pengolahan lainnya," kata anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu. (*)
Editor : Dwi Restu A