KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan persiapan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyiapkan kelengkapan bukti dukung dari lima perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun ini.
Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani, mengatakan persiapan tersebut menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik sektoral di lingkungan Pemkab PPU.
Baca Juga: Ramp Check Terminal Penajam Jelang Ramadan, Polisi Ungkap Kondisi Angkutan Umum
“Agenda ini adalah persiapan kelengkapan bukti dukung dari lima perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun 2026,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Senin (2/2/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) PPU serta perangkat daerah terkait.
Menurut Fitriani, persiapan penilaian EPSS juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
“Persiapan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas data statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia,” katanya.
Adapun lima perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS 2026 meliputi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
Fitriani menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten PPU.
Ia menyebutkan, capaian IPS pada tahun sebelumnya berada dalam kategori baik, dengan nilai sekitar 2,7.
“Kami berharap pada penilaian berikutnya nilai IPS bisa meningkat hingga mendekati angka 3,” ungkapnya.
Menurutnya, penilaian EPSS tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan statistik sektoral, tetapi juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di daerah.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dan konsisten dalam mendukung proses penilaian EPSS 2026.
Pengumpulan bukti dukung penilaian EPSS Pemerintah Kabupaten PPU ditargetkan rampung pada awal Maret 2026.
“Seluruh dokumen diharapkan memenuhi indikator penilaian IPS, mulai dari prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, hingga keterpaduan dengan statistik nasional,” imbuhnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
