
Manajemen SSI, perusahaan pengerah tenaga kerja outsorcing bidang security itu, menyanggupi pembayaran gaji karyawan tersebut diberikan pada Selasa (10/12).
“Dalam mediasi ini kedua pihak hadir, yaitu karyawan dan manajemen perusahaan ini ditingkat lokal. Hasilnya, terkait tuntutan gaji yang telat segera dibayarkan oleh manajemen perusahaan kepada puluhan karyawan itu pada 10 Desember 2024,” kata Pejabat Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Andre Febriadi, Rabu (4/12).
Kata Andre Febriadi, sebenarnya pihak perusahaan tidak telat melakukan pembayaran gaji karyawan yang diberikan per tanggal 10 pada setiap bulannya itu. Hanya, berdasarkan keterangan manajemen perusahaan ini kepada Disnakertrans PPU keterlambatan pembayaran hak karyawan itu telat akibat anggaran untuk gaji diduga digelapkan oleh oknum pejabat kompeten pada perusahaan.
Saat disinggung tentang adanya keluhan lain dari puluhan karyawan itu terkait izin cuti dan sakit yang diambil pekerja, mengakibatkan pemotongan gaji, Andre Febriadi mengatakan, bakal ada pertemuan lanjutan antara karyawan dengan manajemen perusahaan dari kantor pusat Jakarta.
Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Disnakertrans PPU di Penajam, kemarin, itu disampaikan bahwa pejabat teknis akan memberikan penjelasan kepada karyawan, yang diharapkan ada solusi.
Untuk kegiatan mediasi itu, tutur Andre, sebelumnya, pihak perusahaan tak hadir pada panggilan mediasi yang dilayangkan oleh Disnakertrans PPU pada Senin (2/12). Karena itu, surat kedua dilayangkan untuk mediasi kepada SSI pada Rabu kemarin, dan seluruh karyawan berikut manajemen perusahaan hadir.
Dikatakannya, upaya penyelesaian terhadap tuntutan hak buruh ini, kata Andre, sudah dilakukan, di antaranya dengan mendatangi perusahaan perkebunan pengguna jasa dari PT SSI di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, PPU, Senin (2/12) siang. Saat pertemuan dengan perusahaan ini pihaknya ditemui juga oleh manajemen PT SSI.
“Dalam pertemuan itu, kami mendapatkan informasi bahwa SSI bukan tak mau datang ke Kantor Disnakertrans PPU, tetapi manajemen perusahaan yang di sini masih menunggu perintah dari manajemen kantor pusat di Jakarta,” kata Andre.
Dia menyebutkan, bahwa persoalan yang telah dilaporkan oleh 47 karyawan ke Disnakertrans PPU pada Selasa, 8 Oktober 2024, dan sempat digelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD PPU pada Kamis, 7 November 2024, namun belum ditemukan solusi. Problem ketenagakerjaan ini, seperti diberitakan, mendapatkan atensi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang.
Bahkan, dia pun turut hadir pada saat digelar RDP bersama DPRD PPU yang membahas keluhan karyawan. Dia minta Disnakertrans PPU untuk merampungkan permasalahan ini, tanpa menunggu harus dilakukan RDP ulang di DPRD PPU lagi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




