PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan digitalisasi layanan penerbitan kartu pencari kerja atau AK-1. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan sekaligus mengurangi penggunaan berkas fisik.
Rencana tersebut dipaparkan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas alur pelayanan ketenagakerjaan, mulai dari penerbitan kartu AK-1 hingga mekanisme bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Sekretaris Disnakertrans PPU Evi Viola Violeta mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk menyiapkan sistem pelayanan berbasis daring. Saat ini, pengajuan AK-1 masih dilakukan secara manual sambil menunggu integrasi sistem tersebut rampung.
“Ini online sedang kita MoU juga dengan teman-teman Kominfo dan mudah-mudahan segera bisa kita lakukan sehingga tidak perlu lagi menebal-nebalkan kertas atau pemborosan kertas,” kata Evi, Jumat (23/10).
Baca Juga: Dorong Smart City PPU, Diskominfo Sebar Wifi Gratis di 11 Titik hingga Pantauan CCTV Real-Time
Melalui sistem daring, masyarakat diharapkan dapat mengajukan permohonan dari mana saja tanpa terkendala jarak. Namun, selama masa transisi, pemohon masih harus melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi KTP, salinan ijazah terakhir, dan dua lembar pasfoto ukuran 3x4. Sertifikat kompetensi serta surat pengalaman kerja juga dapat dilampirkan bagi pemohon yang memilikinya.
Evi menjelaskan, proses penerbitan kartu AK-1 dapat berlangsung cepat apabila seluruh persyaratan telah lengkap. Petugas akan mencetak dokumen untuk disahkan pejabat berwenang sebelum diserahkan kepada pemohon.
Selain layanan kartu pencari kerja, Disnakertrans PPU turut memaparkan mekanisme perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Program ini menyasar pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan direncanakan diperluas ke sektor perikanan, khususnya nelayan, pada tahun depan.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P2NAKERTRANS) Disnakertrans PPU Eko Yulianto mengatakan, calon penerima bantuan harus melalui tahapan verifikasi secara berjenjang.
Persyaratan administrasi meliputi surat usulan dari kelurahan atau desa, berita acara bermaterai, serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK). Data calon penerima kemudian diperiksa sebelum diajukan untuk proses kepesertaan.
“Data calon penerima yang telah disetujui disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memproses lagi pendaftaran dan kepesertaan sesuai dengan ketentuan,” ujar Eko.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
