Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbedaan Interpretasi Permenaker Picu Polemik KTA Apindo

A
Penulis: Ari Arief❯
Salehuddin Muin (FOTO: IST)
Salehuddin Muin (FOTO: IST)

KALTIMPOST.ID, Perbedaan pendapat antara pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Penajam Paser Utara (PPU) dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU mengenai pengajuan peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang harus melampirkan dokumen kartu tanda anggota (KTA) Apindo, kian menghangat.


Advertisement

Penegasan Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, dalam pewartaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tak ada kewajiban pengusaha untuk melampirkan KTA Apindo dalam urusan itu, kini, dibantah oleh Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo PPU, Salehuddin Muin.

“Argumentasinya Apindo adalah satu satunya organisasi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai mitra terbukti dalam penyusunan upah minimum kabupaten dan provinsi (UMK/UMP) Apindo lah yang ditunjuk mewakili pengusaha. Sehingga, dalam hal ini harus dilihat oleh Disnakertrans PPU perlu adanya sinergi dan kolaborasi sebagaimana visi dan misi bupati PPU,” kata Ketua DPK Apindo PPU, Salehuddin Muin, Selasa (6/5).

Advertisement

Ia tetap bersikukuh bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 28/2014 pada lampiran V poin 15 dalam pembuatan PP dan PKB mempersyaratkan melampirkan KTA Apindo, namun selama ini di PPU tidak dijadikan acuan oleh Disnakertrans PPU.

“Intinya pemerintah harus mampu membuat turunan regulasi dari Permenaker 28 tahun 2014 itu sebagai dasar kebijakan pemerintah di tingkat daerah,” katanya.

Seperti dilansir media ini, perbedaan pendapat ini mengemuka saat kegiatan “Ngopi Bareng Bupati PPU” yang diinisiasi Disnakertrans PPU di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, PPU, Sabtu (3/5).

Advertisement

“Dalam waktu dekat kami menganjurkan agar kedua pihak bisa bertemu satu meja, untuk mendiskusikan hal ini,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, Senin (5/5), yang berusaha menengahi perbedaan pendapat yang kian tajam itu.

Hanya, lanjut Nicko Herlambang, dalam permenaker sejauh ini tidak ada kewajiban pengusaha untuk melampirkan KTA Apindo saat pengajuan PP dan PKB ke Disnakertrans PPU.

Karena itu, ia berpendapat, sebagai jalan tengah, saat pengusaha mengajukan PP dan PKB ke Disnakertrans PPU perlu dicek atau ditanyakan apakah pengusaha yang bersangkutan menjadi anggota Apindo.

“Kalau jawabannya iya, maka, pengusaha tersebut harus melampirkan KTA Apindo,” jelasnya. Namun, lebih lanjut, ia menyarankan agar Disnakertrans, Apindo selaku representasi pengusaha di daerah ini bisa membahas lebih lanjut melibatkan Bagian Hukum, Setkab PPU. ***

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disnakertrans PPU Siapkan Pelatihan MUA hingga Satpam bagi Warga Ber-KTP Lokal 

Disnakertrans PPU Siapkan Pelatihan MUA hingga Satpam bagi Warga Ber-KTP Lokal 

Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan lima jenis pelatihan kerja melalui APBD Perubahan 2026.

Pemkab PPU Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 20 Ribu Pekerja Rentan

Pemkab PPU Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 20 Ribu Pekerja Rentan

Pemkab PPU menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20 ribu pekerja rentan, dengan rencana perluasan perlindungan bagi nelayan pada 2027.

Disnakertrans PPU Siapkan Layanan Online Kartu Pencari Kerja

Disnakertrans PPU Siapkan Layanan Online Kartu Pencari Kerja

Disnakertrans PPU menyiapkan layanan online kartu pencari kerja AK-1 dan memaparkan mekanisme bantuan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer