Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Tak Lolos SPMB Padahal Sekolah Dekat Rumah, Warga Nipah-Nipah PPU Tagih Keadilan

Ahmad Maki • Jumat, 4 Juli 2025 | 17:03 WIB

BERTEMU: Disdikpora PPU bersama pihak SDN 14 bertemu warga Nipah-Nipah yang anaknya tidak dapat diakomodir oleh pihak sekolah.
BERTEMU: Disdikpora PPU bersama pihak SDN 14 bertemu warga Nipah-Nipah yang anaknya tidak dapat diakomodir oleh pihak sekolah.
 

PENAJAM – Warga Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendatangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 014, di Jalan Propinsi, Kilometer 7, pada Jumat (4/7/2025). 

Mereka menyampaikan kekecewaan karena anak-anaknya tak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah seorang calon murid yang merupakan cucu dari ahli waris tanah wakaf untuk pembangunan sekolah, namun justru tak diterima.

Ardiansyah, salah satu wali warga, mengaku terpukul. Anaknya, Muhammad Rifai Afriansyah, tidak berhasil masuk meski rumah mereka berada dalam zona SDN 014.

“Di SDN 038 juga sudah penuh. Tidak ada lagi sekolah dalam zonasi kami yang tersedia. Kami tidak bisa masuk sistem,” ujarnya kecewa, ditemui usai proses mediasi antara pihak sekolah dengan warga, yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru.

Ia menganggap sistem SPMB tahun ini tidak adil. Ardiansyah mempertanyakan mengapa anak dari luar zona justru bisa diterima, sementara anak-anak di lingkungan sekitar terpinggirkan. “Coba pikir, kita tinggal di sini, tapi harus cari sekolah ke luar. Padahal ada saja yang dari luar bisa masuk. Ini harus adil,” tegasnya.

Menurutnya, seharusnya sistem penerimaan mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah di sekitar lingkungan sekolah terlebih dahulu. “Kalau memang mau dibatasi, ya didata dulu berapa anak yang masuk zonasi ini, jangan disamaratakan kuota semua sekolah jadi 28 siswa,” tuturnya.

Ia bahkan menyampaikan bahwa jika anaknya tidak sekolah, dampaknya bisa serius secara psikologis. “Kalau setahun di rumah, bisa-bisa cuma main HP terus. Saya harus kerja, siapa yang awasi?” ucap Ardiansyah.

“Harapannya, bisa sekolah di SDN 014, karena rumah saya dekat, di batas RT 5 dan RT 6 Sungai Parit,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, mengonfirmasi bahwa belum ada keputusan akhir terkait nasib ke-11 calon siswa tersebut.

“Belum ada solusi, masih dalam proses. Siang ini akan ada rapat lanjutan,” kata Andi, usai mediasi, pagi itu. Ia menyebut bahwa keputusan akhir akan dibahas bersama para pihak terkait, dan kemungkinan adanya diskresi akan menunggu arahan pimpinan daerah.

“Diskresi itu kebijakan pimpinan. Kami di dinas tidak bisa ambil keputusan sendiri, tapi insyaallah diupayakan yang terbaik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SDN 014, Anik Winarni, menjelaskan bahwa pihak sekolah masih menunggu keputusan resmi. “Kami masih membuat berita acara, terutama untuk satu anak yang merupakan cucu dari pewakaf tanah sekolah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dari 67 pendaftar, sebanyak 11 tidak lolos. Tiga di antaranya karena berada di luar domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK), sedangkan delapan lainnya masuk zonasi namun kalah pada sistem peringkat usia.

“Semua pendaftar di jalur domisili memang masuk zonasi. Tapi sistem peringkat usia berlaku. Ini bukan sistem baru, sudah diterapkan sejak lama,” jelas Anik.

Ia juga menjelaskan, wilayah zonasi SDN 014 meliputi RT 1 hingga RT 10 Kelurahan Nipah-Nipah kecuali RT 8, serta RT 5 dan 6 Sungai Parit yang merupakan wilayah irisan. Ketika ditanya apakah sekolah memungkinkan untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel), Anik menyatakan belum bisa memastikan.

“Kita tunggu hasil rapat. Tapi kalaupun ada penambahan siswa, kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan normal,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa pendaftaran ulang siswa akan dimulai, dalam waktu dekat, sedangkan hari pertama sekolah akan dimulai 14 Juli mendatang.

Sejumlah wali murid berharap agar ada jalan tengah yang berpihak kepada anak-anak mereka yang masuk dalam zonasi namun belum terakomodasi. Mereka menyayangkan apabila SPMB  sepenuhnya menutup ruang kebijakan bagi kondisi khusus di lapangan.

“Kalau sistem saja yang jadi acuan, bagaimana dengan aspek sosial? Anak-anak ini kan masih kecil, tidak bisa jauh dari orang tua. Harus ada pertimbangan lain,” ujar salah satu orang tua lainnya. Kini, semua pihak masih menanti hasil keputusan rapat lanjutan yang diharapkan bisa membawa solusi terbaik bagi masa depan pendidikan anak-anak di sekitar SDN 014 Nipah-Nipah.

Editor : Muhammad Ridhuan
#sekolah #spmb #ppu #Disdikpora