Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Dorong UMK Samarinda Berbasis Standar Hidup Layak

D
Penulis: Denny Saputra❯

Photo
Photo
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar


Advertisement

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA– DPRD Samarinda memberikan tanggapan positif terhadap usulan kenaikan UMK Samarinda sebesar 6,5 persen, dari sekitar Rp 3,4 juta di 2024, menjadi Rp 3,7 juta di 2025. Namun, para legislator mendorong agar penetapan UMK tidak hanya berfokus pada standar hidup minimum, melainkan juga mempertimbangkan standar hidup layak.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar, yang juga seorang aktivis buruh, menyampaikan bahwa penetapan UMK berdasarkan kebutuhan hidup minimum tidak akan pernah mencukupi kebutuhan hidup pekerja. "Harusnya cara berpikir pengusaha diubah. Pekerja adalah aset perusahaan dan berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Penting memperhatikan standar kehidupannya agar layak," tegasnya, dikonfirmasi Rabu (18/12).

Anhar berpendapat bahwa dasar pengupahan seharusnya didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Dengan begitu, pekerja dapat hidup layak dan produktivitas kerja pun akan meningkat. “Berharap perusahaan dapat patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Bahkan jika memang Perusahaan mau menaikkan gaji lebih dari UMK ini tentu akan lebih baik," tegasnya.

Advertisement

Dia menambahkan, bahwa Komisi IV akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda terkait penetapan UMK ini. Dengan pertemuan ini nantinya kami ingin memastikan bahwa pekerja di Samarinda mendapatkan upah yang layak dan hidup yang Sejahtera. "Kami akan memanggil seluruh perusahaan untuk membahas hal ini," pungkasnya.

Sebelumnya, kenaikan UMK Samarinda yang signifikan tentu akan berdampak pada dinamika ekonomi daerah. Ketua Apindo Samarinda Nur Wahyudi, pada Selasa (17/12) mengatakan, meski ada pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat masih terbilang rendah. "Kondisi ini membuat kenaikan UMK sebesar 6,5 persen menjadi beban tambahan bagi pengusaha," tambahnya.

Nur Wahyudi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewajibkan kenaikan UMK melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. "Dengan adanya peraturan ini, ruang negosiasi bagi pengusaha menjadi sangat terbatas," ujarnya.

Advertisement

Untuk menghadapi tantangan ini, Nur Wahyudi menyarankan para pengusaha melakukan berbagai inovasi. “Perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak produktif, misalnya meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti sisa material proyek drainase dan mengajak warga ikut mengawasi penanganan banjir

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

Komisi IV DPRD Samarinda memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk Propemperda 2027.

Angka Perkawinan Anak Mengkhawatirkan, Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Raperda Prioritas 2027

Angka Perkawinan Anak Mengkhawatirkan, Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Raperda Prioritas 2027

Komisi IV DPRD Samarinda mengusulkan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak dalam prioritas Propemperda 2027 akibat tingginya kasus.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer