Pasca Polemik Upah Pekerja Teras Samarinda, DPRD Minta PUPR Evaluasi Proses Lelang


KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Polemik terkait pembayaran upah eks pekerja proyek Teras Samarinda tahap pertama akhirnya menemui titik terang. Sebagian dari 84 pekerja dikabarkan akan menerima hak mereka pada akhir Maret ini. Meski demikian, DPRD Samarinda tetap meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengapresiasi langkah pemkot dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan, namun setelah kasus ini, pengawasan internal harus diperketat. Misalnya, pengawasan dari Pak Wali Kota bisa melalui TWAP, BPK, atau melibatkan aparat penegak hukum (APH)," ujar Rohim, Selasa (11/3).
Di sisi lain, menurut dia, kontraktor proyek Teras Samarinda yakni PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), yang dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut. Terutama jika perusahaan tersebut kembali mendapatkan proyek di Kota Tepian.
Menurutnya, meskipun proses lelang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, instansi tersebut perlu lebih selektif dalam menilai rekam jejak perusahaan pemenang tender.
"Mekanisme lelang memang di bawah kewenangan PUPR. Membuka peluang bagi kontraktor lokal itu baik, tetapi yang terpenting adalah memastikan mereka benar-benar memenuhi kriteria dan mampu menjalankan proyek sesuai kebutuhan," lanjutnya.
Rohim menilai bahwa PUPR seharusnya melakukan pembinaan terhadap kontraktor lokal agar mereka memiliki kapabilitas dalam mengerjakan proyek besar seperti Teras Samarinda.
"Kita ingin proyek besar ini ditangani oleh kontraktor lokal agar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat lokal," tegasnya.
Ditegaskan Rohim, ada dua catatan penting terkait kontraktor proyek ini. Pertama, adanya empat kali adendum kontrak, dan yang kedua adalah keterlambatan pembayaran upah pekerja.
"Dua hal ini sudah cukup menjadi perhatian bagi instansi terkait. Secara pribadi, saya menilai kontraktor ini layak untuk blacklist dari proyek-proyek di Samarinda," tegasnya.
Pada bagian lain, alasan keterlambatan proyek yang dikaitkan dengan impor bahan baku dari Swedia dinilai kurang masuk akal.
"Alasan itu kurang masuk akal. Kontrak dimulai sejak 2023 dan target selesai pertengahan 2024, masa dalam satu tahun bahan baku belum siap? Ini menunjukkan adanya miskomunikasi di internal PT tersebut," pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




