Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SPBU dan Pertamina Dilaporkan Empat Warga Samarinda kepada BPSK, Siapkan Bukti Kuat

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯

LAPOR: Foto ilustrasi SPBU. Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen Samarinda menerima empat aduan dari masyarakat.
LAPOR: Foto ilustrasi SPBU. Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen Samarinda menerima empat aduan dari masyarakat.
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Samarinda menerima empat aduan dari masyarakat.


Advertisement

Mereka melaporkan kerusakan kendaraannya setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda.

Ketua BPSK Samarinda, Asran Yunisran, saat dihubungi Selasa (8/4), membenarkan laporan tersebut. Menurut dia, keempat pelapor menyampaikan keluhan serupa dengan pihak yang dilaporkan adalah SPBU dan Pertamina.

“Dari laporan yang masuk ke sekretariat, sejauh ini ada empat orang yang melaporkan. Terlapornya SPBU dan Pertamina,” ujar Asran dikonfirmasi via telepon.

Advertisement

Meski demikian, ia menegaskan bahwa laporan tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat formil untuk diproses sebagai sengketa konsumen. Hal ini karena belum adanya upaya klarifikasi atau somasi dari pelapor kepada pihak terlapor.

Namun demikian, BPSK tetap akan memfasilitasi upaya penyelesaian dengan mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan edukasi terkait mekanisme pelaporan sengketa konsumen.

Asran menjelaskan, terdapat beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh konsumen saat mengajukan laporan ke BPSK.

Advertisement

Pertama, pelapor perlu mencantumkan alamat lengkap dari tempat pembelian barang atau jasa yang dilaporkan, dalam hal ini lokasi SPBU.

Kedua, pelapor juga diminta untuk menyertakan bukti pembelian, seperti kuitansi atau struk BBM, guna memperkuat posisi sebagai konsumen.

Ketiga, pelapor idealnya sudah melakukan klarifikasi atau protes kepada pihak terlapor. Jika klarifikasi tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka persoalan tersebut dapat dibawa ke BPSK sebagai sengketa.

“Asumsinya seperti ini; ada konsumen yang merasa dirugikan karena makanan yang dibeli ternyata mengandung racun. Jika ia sudah protes dan memiliki bukti kuat, seperti hasil pemeriksaan dokter, serta tidak mendapat penyelesaian dari penjual, maka kasus itu bisa diajukan ke BPSK,” jelasnya.

Dalam kasus laporan BBM di Samarinda, Asran menyebut, rata-rata pelapor belum melakukan klarifikasi langsung kepada SPBU atau Pertamina. Padahal, langkah tersebut perlu dilakukan sebelum masuk ke tahap penyelesaian sengketa.

Asran mengimbau agar konsumen terlebih dahulu menyampaikan aduan melalui saluran resmi Pertamina, seperti call center 135.

Jika setelah itu konsumen masih merasa dirugikan, maka laporan dapat diteruskan ke BPSK.

“Setahu saya, dari empat laporan ini belum ada yang mengkonfirmasi langsung ke terlapor. Namun, kami tetap membantu dengan memfasilitasi pertemuan dan memberikan edukasi,” kata Asran. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

SPBU Vivo Bersiap Berubah Identitas, Ada 47 Lokasi yang Jadi Sasaran

SPBU Vivo Bersiap Berubah Identitas, Ada 47 Lokasi yang Jadi Sasaran

SPBU Vivo bersiap berganti identitas setelah diambil alih APR. Sebanyak 47 lokasi masuk rencana perubahan besar mulai 2027.

Urai Antrean BBM, Empat SPBU di Samarinda Disiapkan Beroperasi 24 Jam

Urai Antrean BBM, Empat SPBU di Samarinda Disiapkan Beroperasi 24 Jam

Pemkot Samarinda mendorong penambahan jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi 24 jam.

Pemkot Samarinda Telusuri Antrean Panjang BBM, Pergeseran ke Pertalite Jadi Pemicu Utama

Pemkot Samarinda Telusuri Antrean Panjang BBM, Pergeseran ke Pertalite Jadi Pemicu Utama

Pemerintah Kota Samarinda tengah mendalami penyebab utama antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer