Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

8 Warga Laporkan Dugaan Kerusakan Kendaraan Akibat Pengisian BBM di SPBU Samarinda, BPSK Langsung Ambil Langkah Ini

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯
BPSK Samarinda akan menggelar sidang pengaduan atas laporan sejumlah warga terkait dugaan kerusakan kendaraan akibat pengisian BBM di SPBU Samarinda.
BPSK Samarinda akan menggelar sidang pengaduan atas laporan sejumlah warga terkait dugaan kerusakan kendaraan akibat pengisian BBM di SPBU Samarinda.

KALTIMPOST.ID, Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Samarinda akan menggelar sidang pengaduan atas laporan sejumlah warga terkait dugaan kerusakan kendaraan akibat pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Samarinda.


Advertisement

Sidang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (15/4) pekan depan. Hal itu dibenarkan oleh Ketua BPSK Samarinda, Asran Yunisran, dikonfirmasi Jumat (11/4).

Dia menjelaskan bahwa sidang tersebut belum masuk dalam kategori sengketa konsumen.

Agenda utama pertemuan adalah menindaklanjuti aduan sekaligus memberikan edukasi kepada para pihak yang terlibat.

“Sidang ini bukan sidang sengketa. Kami masih menangani pengaduan awal. Semua pelapor, sebanyak delapan orang, akan kami hadirkan,” ujar Asran saat dihubungi Kaltim Post.

Menurut Asran, sebuah pengaduan dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen apabila pelapor telah menempuh upaya awal untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

Advertisement

Dalam kasus ini, pelapor semestinya terlebih dahulu menyampaikan keluhan melalui layanan resmi, seperti menghubungi nomor 135 milik Pertamina.

“Untuk masuk ke sidang sengketa, harus ada bukti bahwa konsumen telah mengadu ke pihak pelaku usaha. Tapi dari keterangan awal, upaya itu belum dilakukan. Jadi saat ini baru sebatas penanganan pengaduan,” sambungnya.

Sidang pengaduan ini digelar karena belum pernah ada pertemuan antara pelapor dan pihak terlapor.

Lewat forum ini, sebut dia, BPSK akan memfasilitasi dialog langsung dan menilai respons pelaku usaha terhadap tuntutan ganti rugi dari warga.

“Kalau setelah pertemuan nanti tidak ada titik temu atau pelaku usaha tidak bersedia memenuhi permintaan konsumen, maka pengaduan ini bisa naik status menjadi sengketa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asran menjelaskan, bahwa dalam proses sengketa konsumen terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui pengadilan atau penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Pilihan tersebut tergantung kesepakatan para pihak.

“Kalaupun konsumen ingin melanjutkan ke jalur hukum, sementara pelaku usaha tidak bersedia, proses tetap bisa berjalan. Di pengadilan, jika tergugat tidak hadir, perkara tetap dapat diperiksa dan diputus,” pungkas Asran. ***

Advertisement
Editor : Dwi Puspitarini
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

SPBU Vivo Bersiap Berubah Identitas, Ada 47 Lokasi yang Jadi Sasaran

SPBU Vivo Bersiap Berubah Identitas, Ada 47 Lokasi yang Jadi Sasaran

SPBU Vivo bersiap berganti identitas setelah diambil alih APR. Sebanyak 47 lokasi masuk rencana perubahan besar mulai 2027.

Urai Antrean BBM, Empat SPBU di Samarinda Disiapkan Beroperasi 24 Jam

Urai Antrean BBM, Empat SPBU di Samarinda Disiapkan Beroperasi 24 Jam

Pemkot Samarinda mendorong penambahan jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi 24 jam.

Pemkot Samarinda Telusuri Antrean Panjang BBM, Pergeseran ke Pertalite Jadi Pemicu Utama

Pemkot Samarinda Telusuri Antrean Panjang BBM, Pergeseran ke Pertalite Jadi Pemicu Utama

Pemerintah Kota Samarinda tengah mendalami penyebab utama antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer