Pegang Mandat Pusat, BGN Samarinda Tekankan Kesesuaian Spesifikasi Program MBG

SAMARINDA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dikebut di daerah. Pemkot Samarinda menyiapkan sejumlah aset untuk dijadikan titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, yang akan menjadi pusat produksi makanan bergizi untuk anak sekolah. Langkah percepatan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas (satgas) MBG di Kota Tepian.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Samarinda Hariyono menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan mandat langsung dari pusat. Presiden mengarahkan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah bisa segera menyiapkan pelaksanaan program tersebut.
“Dasarnya dari arahan presiden. Jadi pemda menyediakan lahan, sedangkan kami memastikan spesifikasi pembangunan sesuai dengan ketentuan MBG,” kata Haryono usai rapat koordinasi di balaikota Samarinda, Selasa (9/9).
Adapun kriteria lahan yang dibutuhkan untuk satu dapur umum MBG sekitar 800–1.000 meter persegi. Sementara bangunan SPPG akan berdimensi 20 x 20 meter. BGN bertindak sebagai pengelola dan pelaksana pembangunan, sedangkan pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi.
“Yang membangun BGN, bukan kemitraan. Namun tetap bekerja sama melalui pemda,” tegasnya.
Di Samarinda, salah satu titik pembangunan adalah dapur SPPG di Jalan Suryanata. Dapur tersebut dinaungi BGN tetapi berdiri di atas lahan milik TNI. Haryono menyebutkan, prosesnya tinggal menunggu kelengkapan administrasi.
“Karena ini bekerja sama dengan yayasan, jadi perlu prosedur tambahan. Tapi peralatan sudah siap dan dikirim dari pusat,” jelasnya.
Saat ini, Samarinda sudah memiliki 12 dapur SPPG yang tersebar di beberapa kecamatan. Dalam satu kecamatan terdapat dua dapur. Meski demikian, jumlah itu dinilai masih terbatas dan belum bisa menjangkau seluruh sekolah penerima manfaat.
“Pelaksanaannya masih kecil karena baru 12 SPPG. Harus diperbanyak lagi, mengingat kebutuhan di Samarinda cukup besar,” ungkapnya.
Mengenai kualitas makanan, BGN memastikan evaluasi rutin dilakukan. Setiap kepala SPPG diwajibkan menerima umpan balik dari sekolah. “Ada koreksi dari pihak sekolah, itu masuk ke rancangan kerja kami. SOP juga sudah diterapkan di setiap dapur,” katanya.
Terkait isu penggunaan wadah makanan (ompreng) yang disebut berbahaya, Haryono memilih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Belum ada ranah ke sana, jadi saya belum bisa memberi komentar,” singkatnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




