Karhutla Mengintai di Tengah Kemarau, DPRD Samarinda Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda. DPRD Samarinda meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan perkebunan dan permukiman padat yang rentan terhadap kebakaran.

Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, kondisi tanpa hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Pemerintah pusat juga telah mengingatkan daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau.

"Ini memang imbauan. Dua hari yang lalu saya sendiri ikut Zoom dari pemerintah pusat. Ada arahan untuk memantau masalah lamanya tidak hujan. Jadi, rawan kebakaran itu tentu pasti ada," ujarnya Helmi. 

Kejadian kebakaran lahan di wilayah sekitar Samarinda menjadi peringatan agar masyarakat tidak lengah. Ia menyebut kebakaran sempat terjadi di Tenggarong, Kutai Kartanegara, serta di sekitar Tol Samarinda-Balikpapan.

Karena itu, Helmi mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di kawasan perkebunan dan permukiman padat, lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. "Kalau musim kemarau yang panjang seperti ini, apalagi di daerah-daerah yang gersang, cepat terjadinya (kebakaran). Jadi, masyarakat harus berhati-hati agar jangan sampai terjadi kebakaran," katanya.

DPRD Samarinda juga meminta anggota dewan turun memantau kondisi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Langkah tersebut dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat pemantauan di lapangan.

Helmi mengatakan, setiap perkembangan yang dinilai mengkhawatirkan akan segera dilaporkan kepada Pemkot Samarinda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan juga dapat diteruskan kepada pemerintah pusat apabila diperlukan.

Terkait kemungkinan penggunaan anggaran darurat apabila karhutla meluas, Helmi memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kondisi tersebut. Namun, ia berharap anggaran itu tidak sampai digunakan. "Kalau bicara budgeting, yang namanya darurat pasti disiapkan. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi," jelasnya.

Helmi tidak menyebutkan besaran anggaran yang disiapkan. Menurutnya, yang terpenting pemerintah memiliki kesiapan anggaran apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. "Saya tidak bicara angka, tapi yang jelas ada," pungkasnya. (*)