Pemkot Samarinda Siapkan Pasar Murah Tematik, Harga Cabai hingga Ikan Mulai Naik
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan pasar murah tematik untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penerapan status tanggap darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 7 September mendatang.
Langkah tersebut disiapkan seiring pemantauan harga sejumlah bahan pokok penting (bapokting) yang mulai mengalami kenaikan. Pemkot Samarinda nantinya akan menyesuaikan komoditas yang dijual dalam pasar murah berdasarkan barang yang paling berkontribusi terhadap inflasi setiap pekan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda Nurrahmani mengatakan, konsep pasar murah tematik tersebut telah disiapkan pemerintah. Komoditas yang menjadi sasaran intervensi akan ditentukan berdasarkan perkembangan harga di pasaran.
“Kami sudah menyusun agenda untuk kegiatan pasar murah dengan tematik, melihat persentase barang apa yang menjadi kenaikan inflasi setiap minggunya,” ujarnya, Selasa (1/9).
Sejumlah komoditas yang kini menjadi perhatian antara lain cabai, beras, jagung, ikan tongkol, dan ikan layang. Komoditas tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan intervensi harga melalui pasar murah.
Anggaran Rp20 Juta
Nurrahmani menyebut pelaksanaan pasar murah dengan dukungan anggaran tanggap darurat masih menunggu hasil review Inspektorat terkait penggunaan anggaran.
Disdag telah mengusulkan anggaran sekitar Rp20 juta untuk menggelar pasar murah di 20 titik. Dengan demikian, setiap titik direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp1 juta.
Konsep awalnya, pasar murah dilaksanakan di setiap kecamatan sebanyak dua kali selama masa tanggap darurat yang berlangsung 14 hari. Namun, lokasi pelaksanaan tidak serta-merta merata, melainkan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kalau kami lihat yang terdampak itu daerah pinggiran, seperti yang mengalami kebakaran dan segala macam, di situ kami nanti melaksanakan pasar murahnya,” jelas Nurrahmani.
Artinya, wilayah yang mengalami dampak lebih besar akibat kondisi darurat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan titik pelaksanaan. Skema tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
