TPP dan Insentif Guru Samarinda September Belum Cair, Menunggu Kas Daerah

SAMARINDA – Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan insentif guru non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih tertunda. Untuk pembayaran triwulan ketiga (TW III), pencairan baru terealisasi hingga Agustus, sedangkan hak pembayaran September masih menunggu ketersediaan anggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempercepat pencairan. Kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak keuangan guru tersebut cukup besar sehingga pembayarannya harus menyesuaikan kemampuan kas daerah.

“Untuk insentif bulan Agustus sudah cair. September belum tersedia karena masuk dalam usulan perubahan. Informasinya sudah diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicairkan,” ujarnya, Jumat (13/11).

Baca Juga: Longsor Jalan Gajah Mada Samarinda, Perbaikan Tunggu Kajian Teknis

Menurut Eko, keterlambatan pembayaran tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pemkot harus mengatur arus kas untuk membiayai berbagai kebutuhan perangkat daerah, sementara sejumlah kewajiban belanja harus dipenuhi lebih dahulu.

“Kondisi transfer ke daerah yang tidak selancar tahun sebelumnya turut memengaruhi kemampuan pembayaran,” jelasnya.

Dia menjelaskan, TPP dan insentif guru tidak seluruhnya masuk kategori belanja wajib mengikat. Kondisi itu berbeda dengan gaji pegawai serta pembayaran listrik dan air yang harus diprioritaskan. Karena itu, pencairan TPP dan insentif menyesuaikan ketersediaan anggaran setelah kewajiban prioritas terpenuhi.

“Semua perangkat daerah merasa kebutuhannya prioritas, tetapi dengan keterbatasan anggaran, Sekda kota selaku ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus mengatur agar semua bisa terbiayai,” tambahnya.

Meski demikian, Eko memastikan pengajuan administrasi dari Disdikbud telah disampaikan tepat waktu. Pihaknya berharap koordinasi dengan BPKAD segera menghasilkan kepastian pencairan agar hak keuangan para guru tidak terus tertunda.

“Yang pasti kami selalu berkomunikasi dengan BPKAD. Agar ketika kas daerah terisi, bisa turut memprioritaskan TPP guru ini,” pungkasnya.