KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi menyampaikan apresiasi atas upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda bersama BPBD Kaltim dan Teknik Geologi Universitas Mulawarman yang menyusun kajian risiko bencana hingga tingkat kelurahan dan RT.
Menurutnya, pemetaan risiko sangat penting untuk memilah kondisi masyarakat yang rentan terhadap bencana.
"Dengan adanya pemetaan, kita bisa memberikan prioritas bagi kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, balita hingga lansia. Itu menjadi skema komprehensif kesiapsiagaan kita dalam setiap kondisi bencana," ujarnya, Kamis (11/9).
Pemetaan risiko juga membantu menyiapkan masyarakat dengan berbagai mekanisme mitigasi. Mulai pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), penyiapan dapur umum, hingga penentuan titik kumpul evakuasi.
"Itu bukan hanya penting bagi pemerintah tapi juga sangat bermanfaat bagi warga. Apalagi tantangan bencana global semakin meningkat," katanya.
Aditya juga menyinggung potensi longsor yang sempat terjadi di wilayah Samarinda Seberang. Dia menilai, masyarakat perlu diedukasi agar pembangunan pemukiman menyesuaikan dengan kondisi rawan bencana.
"Kalau di kawasan rawan longsor maka desain rumahnya harus mengakomodir kondisi tersebut, misalnya menggunakan fondasi khusus. Itu referensi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah," jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kesiapan pangan dalam kondisi darurat bencana. Pengalaman saat banjir besar di Samarinda menjadi pelajaran berharga.
"Waktu itu semua serba terbatas. Jadi saya usulkan mekanisme nasi bungkus, karena lebih responsif. Kalau kita hanya memberi beras, warga tidak sempat masak saat kondisi darurat," ungkapnya.
Aditya berharap, ke depan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk penyediaan makanan siap saji sebagai bentuk kehadiran nyata saat bencana terjadi. "Kalau sudah malam dan terjadi bencana, tidak ada waktu menyiapkan dapur umum. Bantuan makanan siap saji bisa jadi solusi cepat," tegasnya.
Menurutnya, kajian risiko bencana menjadi tonggak penting agar program pembangunan ke depan bisa mengakomodasi aspek mitigasi.
"Bukan hanya fokus pada kebutuhan program, tapi juga memperhatikan potensi risiko bencana. Masukan itu bisa didorong dalam Musrenbang hingga Probebaya, agar benar-benar mendukung keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A