KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. MPP Samarinda ternyata menyimpan banyak layanan yang belum diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Mulai pengurusan STNK, imigrasi, BPJS, Disdukcapil dan sebagainya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda Marnabas Patiroy menilai, minimnya pemanfaatan tersebut disebabkan kurangnya informasi yang sampai ke publik.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau banyak pelayanan bisa diurus di MPP. Contohnya pengurusan STNK, itu bisa selesai sekitar satu jam di MPP Samarinda,” ujar Marnabas, Selasa (30/12).
Selain itu, MPP Samarinda juga menyediakan fasilitas akad nikah gratis bagi warga Samarinda. Fasilitas tersebut mencakup ruang khusus ber-AC, pendampingan administrasi, hingga konsumsi untuk tamu undangan. “Kalau mau nikah di sana, semuanya gratis. Kami siapkan ruangan, pengurusan administrasi, sampai konsumsi untuk 30 orang. Penghulunya tinggal datang, saksinya juga,” jelasnya.
Menurut Marnabas, layanan pernikahan di MPP sebenarnya telah berjalan cukup lama, namun belum tersosialisasi dengan baik. “Sayang sekali itu belum dimanfaatkan maksimal. Padahal ruangannya bagus dan cocok bagi masyarakat yang ingin menikah secara sederhana,” tegas Marnabas.
Persyaratan pernikahan tetap mengacu pada ketentuan umum. Administrasi awal dilakukan di kelurahan, kemudian KUA akan datang ke MPP untuk melaksanakan akad nikah. Tidak ada kuota khusus, hanya pengaturan jadwal karena prosesi nikah berlangsung singkat.
Selain itu, MPP Samarinda juga menghadirkan berbagai tenant layanan publik dalam satu lokasi, seperti Disdukcapil, Imigrasi, Dishub, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bapenda, PDAM, hingga perpustakaan. “Kalau mau bayar PBB, urus BPJS, atau layanan kependudukan, semuanya ada di MPP,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus minat baca masyarakat, DPMPTSP akan meluncurkan program literasi mulai 1 Januari 2026. Warga yang menunggu antrean di MPP diajak membaca buku di perpustakaan yang tersedia. “Cukup baca dua lembar, kami siapkan minuman gratis. Anak-anak juga kami beri mainan. Itu bentuk edukasi agar budaya membaca kembali tumbuh,” ungkapnya.
Dia berharap melalui berbagai inovasi tersebut, masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan MPP sebagai pusat pelayanan terpadu yang cepat, mudah, dan ramah. “Silakan manfaatkan MPP. Urusan selesai, dapat pelayanan, dan ada nilai edukasi juga,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A