SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur bersama Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu) menggelar pertemuan lanjutan guna membahas penyelesaian berkas administrasi kapal angkutan sungai, Kamis (5/2).
Kelengkapan administrasi tersebut dibutuhkan sebagai syarat pelaporan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar kapal memperoleh rekomendasi pembelian solar subsidi.
Berlarutnya persoalan administrasi ini berdampak langsung pada operasional kapal angkutan penumpang dan bahan pokok penting (bapokting) menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu melalui Sungai Mahakam. Akibatnya, aktivitas pelayaran terganggu hingga belasan hari dan memicu keluhan masyarakat di wilayah hulu.
Ketua Orgamu Husaini Anwar mengatakan pertemuan tersebut dihadiri jajaran Dishub Kaltim, termasuk kepala bidang terkait, serta DPRD Kutai Barat. Dalam rapat itu, DPRD Kubar turut menyampaikan keluhan masyarakat atas kelangkaan BBM subsidi yang berdampak pada distribusi penumpang dan sembako.
“Masalah ini sudah tertunda sampai 12 hari. Kapal-kapal yang membutuhkan BBM subsidi belum ada kejelasan,” ujarnya, dikonfirmasi usai kegiatan.
Husaini menjelaskan, distribusi kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu sangat bergantung pada angkutan sungai. Setiap hari, dua kapal melayani rute tersebut, masing-masing menuju Melak dan Long Bagun, dengan kapasitas angkut mencapai 50 hingga 70 ton.
“Terhentinya operasional kapal membuat pasokan sembako terganggu dan harga di tingkat masyarakat melonjak tajam,” jelasnya.
Menurutnya, Orgamu bersama DPRD Kubar mendorong Dishub Kaltim agar menyampaikan kondisi tersebut ke BPH Migas dan meminta adanya kebijakan percepatan, baik dari pemerintah provinsi maupun BPH Migas. Ia menyebutkan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rekomendasi BBM subsidi.
“Kabarnya bahwa draf surat keputusan dari BPH Migas sudah disiapkan, tapi kami belum terima,” singkatnya.
Dia menambahkan, saat ini baru 21 kapal yang telah tersertifikasi, sementara kapal lainnya masih dalam proses karena menjalani perbaikan. “Kami berharap aspirasi masyarakat hulu Mahakam ini bisa didengar agar masalah kelangkaan BBM subsidi segera teratasi,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan