Diskusi Publik Gratispol Pendidikan Digelar di Samarinda, Bahas Transparansi Pencairan Rp 44,15 Miliar

Forum itu diselenggarakan oleh Arusbawah.co dan dirancang untuk mempertemukan mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pencairan dana dan mekanisme pelaksanaannya di perguruan tinggi.

Penyelenggara acara dari Arusbawah.co, Yakub Anani mengatakan diskusi tersebut diinisiasi sebagai respons atas banyaknya pertanyaan publik mengenai transparansi dan distribusi program Gratispol Pendidikan.

Menurutnya, sejumlah kampus dan mahasiswa masih menunggu kejelasan terkait skema penyaluran setelah pencairan tahap awal dilakukan.

“Kami melihat keperluan ruang dialog yang lebih terbuka. Publik ingin tahu bagaimana alur distribusinya, siapa saja penerimanya, dan apa dampaknya bagi mahasiswa,” ujar Yakub.

Pemprov Kaltim sebelumnya telah mencairkan Rp 44,15 miliar untuk tujuh perguruan tinggi negeri.

Alokasi itu terdiri dari Rp 22,45 miliar untuk Universitas Mulawarman, Rp 6,38 miliar untuk Polnes, Rp 4,89 miliar untuk UINSI, Rp 4,68 miliar untuk ITK, Rp 3,56 miliar untuk Poltekkes Kemenkes Samarinda, Rp 1,57 miliar untuk Politeknik Negeri Balikpapan, dan Rp 604,8 juta untuk Politani Samarinda.

Sejumlah mahasiswa menilai pencairan tersebut sebagai langkah awal yang positif. Namun mereka menyoroti belum jelasnya mekanisme teknis di tingkat kampus, termasuk persyaratan penerima hingga waktu distribusi dana.

Selain membahas pencairan tahap awal, forum itu juga akan menyigi alokasi total Rp 680,4 miliar anggaran Gratispol Pendidikan dalam APBD dan APBD-P 2025.

Program terbesar adalah Gratispol S-1 dengan alokasi Rp 150,9 miliar untuk 28.083 penerima.

Ada pula bantuan pendidikan untuk jenjang S-2–S-3, mahasiswa di luar daerah dan luar negeri, program khusus, hingga anggaran operasional tim.

Yakub menyebut diskusi tersebut bertujuan menghasilkan catatan kritis mengenai efektivitas program serta potensi perbaikan untuk memastikan bantuan pendidikan bisa tepat sasaran.

Selain sesi diskusi, acara tersebut juga dirangkai dengan pameran karya jurnalistik yang menampilkan sejumlah liputan berbasis data terkait layanan publik. Acara terbuka bagi mahasiswa, akademisi, komunitas, dan masyarakat. (rd)