Gratispol Kaltim Dinilai Belum Berdampak Jelas, Armin Minta Kampus Perkuat Standar Akademik

KALTIMPOST.ID, Melalui Gratispol, seperti gratis uang kuliah tunggal (UKT), Pemprov Kaltim mencoba mendongkrak mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. Karena target itu, pemerintah meminta agar Perguruan Tinggi se-Kaltim bisa membenahi standar akademiknya.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Kaltim, Armin, lewat program unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji itu, pemerintah ingin memastikan mutu manusia di Bumi Etam bisa meningkat dan terukur.

"Memajukan SDM Kaltim jadi target program itu. Ada banyak aspek yang perlu diperkuat, terutama dampak jangka panjang ya, saat ini belum terlihat," katanya, Jumat, 21 November 2025.

Armin menilai ada gap antara lulusan SMA unggulan dengan pengalaman belajar dari sebagian kampus di Kaltim. Karena itu, kampus mesti menyusun kurikulum yang lebih tegas dan terukur. "Anak-anak yang masuk ke dunia kampus sudah punya bekal yang bagus. Jangan sampai bebannya ada di SMA. Bantuan yang diberikan mesti berbanding lurus dengan prestasi. Dan itu hanya bisa didapat kalau standar kampusnya baik," terangnya. 

Dia menyinggung soal keluhan siswa-siswi jebolan sekolah unggulan, seperti SMA 10 atau SMA 1 di Samarinda. Lulusan sekolah itu kerap merasa mendapat materi pendidikan yang lebih rendah saat duduk di bangku perkuliahan. 

"Mereka terbiasa presentasi, diskusi, menulis karya ilmiah. Tetiba di kampus malah dapat materi dasar. Tidak bisa begitu. Pembelajaran di kampus harus mampu melayani anak dengan standar tinggi,” kata Armin menegaskan.

Ketidaksiapan kampus menerapkan pembelajaran modern, lanjutnya, bukan sekadar memengaruhi pengalaman mahasiswa. Akreditasi dan mutu lulusan ikut terimbas.

Tak hanya soal eksternal. Di internal, Armin memastikan insentif ke guru-guru se-Kaltim, baik guru PNS serta PPPK, tetap berjalan sesuai komitmen gubernur. "Guru yang terdata di provinsi dapat insentif setara satu bulan gaji. Jumlahnya sekitar 8-10 ribu orang," terangnya.

Insentif untuk guru tingkat TK, SD, serta SMP, pengelolaannya masih dirumuskan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kaltim. (*/riz)