Mayoritas Masyarakat Tak Percaya Program Makan Bergizi Gratis Bersih dari Korupsi
KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan prestisius di era Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan besar terkait kepercayaan publik.
Meskipun masyarakat mengapresiasi tekad pribadi Presiden dalam memberantas korupsi, kekhawatiran akan adanya kebocoran anggaran pada implementasi program tersebut tetap tinggi.
Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden meragukan program dengan alokasi anggaran fantastis senilai Rp35 triliun ini bisa berjalan sepenuhnya bersih dari praktik lancung.
Baca Juga: Terungkap! Menu MBG Penyebab Murid SDN 08 Waru PPU Keracunan Ternyata Dibeli dari Pihak Ketiga
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan adanya anomali menarik dalam temuan mereka.
Di satu sisi, publik masih menaruh hormat pada komitmen antikorupsi Presiden Prabowo. Namun di sisi lain, kepercayaan itu luntur ketika bicara soal pelaksanaan teknis di lapangan.
"Hasil survei kami menunjukkan sebanyak 61 persen masyarakat tidak percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis akan terbebas dari praktik korupsi," ungkap Burhanuddin, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Jumat (13/2).
Data ini mengisyaratkan bahwa pemilih saat ini semakin dewasa secara politik. Mereka mampu memisahkan antara dukungan terhadap figur kepemimpinan dengan evaluasi kritis terhadap kebijakan yang rawan penyimpangan.
Fluktuasi Persepsi Antikorupsi
Burhanuddin memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, penilaian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak sangat dinamis. Titik kepercayaan terendah tercatat pada September 2025.
Ia juga menanggapi adanya perbedaan data antara survei Indikator dengan indeks yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII).
Menurutnya, perbedaan itu wajar karena perbedaan metodologi. Pendekatan TII lebih banyak bersandar pada sudut pandang para ahli dan pelaku bisnis. Pendekatan indicator dengan memotret opini serta kegelisahan masyarakat secara luas di akar rumput.
Butuh Pengawasan Ekstra Ketat
Besarnya dana yang diserap oleh program unggulan ini menjadi alasan utama mengapa mata publik tertuju tajam ke sana.
Burhanuddin menekankan bahwa jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, risiko penyimpangan dana dapat merusak citra pemerintahan yang baru berjalan ini.
"Komitmen pribadi yang tinggi dari Presiden belum tentu otomatis tercermin dalam manajemen kebijakan di tingkat bawah. Hal ini memerlukan pengawasan ekstra agar tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan," tegasnya.
Persepsi masyarakat yang cenderung skeptis ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa implementasi nyata di lapangan jauh lebih dinilai ketimbang sekadar janji politik.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
