KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai merambah birokrasi pemerintahan. Namun, aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Timur diingatkan agar tidak terlena.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi menilai AI bukan pengganti pertimbangan manusia dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut dia, penggunaan teknologi harus tetap berada dalam kendali aparatur. AI sendiri disebutnya mulai dimanfaatkan untuk mempercepat pemetaan kebutuhan pelatihan ASN.
Baca Juga: Dua Pelajar Terjerat Narkoba, Disdikbud Kaltim Buka Opsi Jam Belajar Malam dan Tes Urine
Mulai dari kebutuhan kesekretariatan hingga tata usaha dapat dianalisis lebih cepat melalui teknologi tersebut. Meski begitu, Nina mengingatkan agar hasil olahan AI tidak langsung dijadikan acuan tanpa proses penyaringan.
“Memang tidak bisa dihindari AI itu. Tapi kita jangan sampai disetir AI. Kita tetap harus memilah sesuai kondisi nyata, aturan, dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Di internal BPSDM Kaltim, lanjut dia setiap rekomendasi berbasis AI wajib diverifikasi ulang. Hasil analisis teknologi tersebut akan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing perangkat daerah yang akan melaksanakan pelatihan.
Selain memperkuat digitalisasi melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPSDM Kaltim juga membuka peluang kolaborasi hingga tingkat desa.
Salah satu fokusnya adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pelatihan ini dinilai penting, terutama bagi aparat desa yang mengelola dana desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Memang tanggung jawab utama kami mengelola SDM aparatur, fokusnya ASN. Tapi kami juga bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, misalnya pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparat yang mengelolanya,” tambah Nina.
Nina memastikan program peningkatan kompetensi aparatur terus berjalan secara rutin guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Sejumlah pelatihan bahkan telah mengantongi akreditasi tertinggi.
BPSDM Kaltim saat ini telah meraih akreditasi A untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa serta pelatihan kearsipan. Program-program tersebut, kata Nina, akan terus dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari penguatan kapasitas birokrasi daerah. “Kami sudah terakreditasi A, jadi program pelatihan itu harus terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*/riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
