Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran, Partai Demokrat Masih Bersikap Hati-hati

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Partai Demokrat menyatakan masih mempelajari putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap politik partai baru akan ditentukan setelah mereka menerima dan membaca salinan putusan secara utuh.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyebut langkah kehati-hatian ini diambil karena persoalan tersebut berkaitan erat dengan aspek konstitusi dan supremasi hukum. Demokrat tidak ingin terburu-buru mengambil posisi tanpa memahami pertimbangan hukum majelis hakim.

Baca Juga: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Bebaskan Pajak Produk Menstruasi

"Partai Demokrat sedang mempelajari itu dengan sangat serius sampai kita mendapatkan salinan putusan itu secara utuh. Supaya kita tahu pertimbangan hukum apa yang dijatuhkan atau yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Hinca menambahkan, isu ini kemungkinan akan menjadi bahan diskusi intensif para anggota DPR setelah masa reses berakhir. Ia memperkirakan dinamika politik terkait hal ini mulai mencuat saat anggota dewan kembali bekerja pada 9 hingga 10 November 2026.

Baca Juga: Kajian CELIOS: Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Akibat Karhutla 2026 Berpotensi Tembus Rp565 Triliun

"Saya kira semua anggota DPR nanti masuk tanggal 9-10 gitu ya, pasti akan membicarakan ini. Sikap politiknya barangkali baru akan ketahuan nanti di tanggal-tanggal itu," ujar Hinca. Demokrat berkomitmen akan memberikan penjelasan menyeluruh kepada publik pada waktu yang tepat.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan permohonan kasasi Subhan terkait sengketa suket pendidikan Gibran. Putusan tersebut membatalkan hasil pengadilan sebelumnya dan kini menjadi sorotan tajam di ranah publik.(*)