KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menyiapkan rangkaian agenda pendataan strategis sepanjang 2026 guna mendukung kebutuhan data pembangunan daerah. Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menegaskan, kualitas kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan melalui berbagai survei dan sensus tersebut.
Mas’ud menyebut, agenda pendataan telah dimulai sejak awal tahun dan menjadi fondasi penting dalam memotret kondisi sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan masyarakat Kaltim. Karena itu, dia menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pada Januari, BPS Kaltim melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei itu menjadi instrumen penting untuk melihat tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Mas’ud pun mengajak masyarakat yang terpilih sebagai responden untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya.
Agenda pendataan kemudian berlanjut pada Februari dengan pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Menurut Mas’ud, Sakernas memiliki peran strategis karena menghasilkan indikator ketenagakerjaan yang menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang tenaga kerja, termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja dan kondisi pengangguran.
Memasuki Maret, BPS Kaltim akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Mas’ud menjelaskan bahwa survei tersebut memotret berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. “Survei sosial ekonomi nasional itu indikator-indikator sosial ekonomi. Ada nanti kemiskinan hadir di situ, kemudian ada IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” jelasnya.
Selain rangkaian survei tersebut, agenda terbesar BPS Kaltim pada 2026 adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi. Sensus itu menjadi kegiatan pendataan berskala besar yang menyasar seluruh pelaku usaha di berbagai sektor. “Agenda besar di tahun ini yang utama adalah sensus ekonomi. Nanti pelaksanaannya mulai bulan Mei-Juli,” katanya.
Baca Juga: Raih WBK, Yusniar Ungkap Tantangan Pendataan BPS di Wilayah Terluar
Mas’ud menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi sangat ditentukan oleh keterbukaan responden dalam memberikan data. Dia menyebut, kejujuran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar potret ekonomi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sesungguhnya. “Butuh dukungan dari seluruh masyarakat ya, terutama para responden yang terpilih ya agar bisa merespon petugas-petugas kami menyampaikan data apa adanya,” ujarnya.
Menurutnya, akurasi data memiliki dampak langsung terhadap kualitas kebijakan publik. Data yang tidak tepat akan berisiko melahirkan kebijakan yang keliru dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. “Ketika datanya melenceng, tentu kebijakannya juga nanti akan melenceng. Ini yang berusaha kami jaga,” tegasnya.
Dengan padatnya agenda pendataan sepanjang 2026, BPS Kaltim berharap kolaborasi antara petugas statistik dan masyarakat dapat terus terjaga. Mas’ud menilai, data yang kuat dan kredibel akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Kaltim. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki