KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Meski Kilang Pertamina Balikpapan dipandang sebagai langkah awal menuju swasembada energi nasional, para pakar ekonomi menilai perlu ada perhatian khusus terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Pembangunan kilang di Balikpapan, menurut mereka, tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek nasional tanpa memberi keistimewaan bagi daerah.
Dr Saipul, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman menilai RDMP selama ini lebih ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional. Akibatnya, dampak langsung bagi daerah belum tentu optimal jika tidak diikuti kebijakan afirmatif.
“Kalau kita bicara keadilan sosial, daerah penghasil sumber daya alam harus mendapatkan perlakuan khusus. Eksploitasi sumber daya alam, terutama minyak dan batubara meninggalkan dampak lingkungan jangka panjang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sumber daya fosil terbentuk dalam waktu ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga wajar jika daerah penghasil memperoleh kompensasi lebih besar dibanding daerah lain.
Sementara itu, ekonom Purwadi Purwoharsojo menilai RDMP Balikpapan saja belum cukup jika Indonesia benar-benar ingin menekan impor BBM secara signifikan. “Menurut saya, tidak cukup. Kalau kita benar-benar ingin menekan impor, harus ada lebih banyak kilang,” katanya.
Ia menegaskan, yang tak kalah penting adalah memastikan daerah tidak hanya menjadi penonton dalam proyek-proyek besar energi.
“Manfaat ekonomi lokal harus jelas. Berapa tenaga kerja lokal yang terserap, itu harus diatur lewat kebijakan daerah, oleh bupati, gubernur, dan DPRD. Jangan semua hanya menunggu Presiden datang potong pita, lalu selesai,” ungkapnya.
Dirinya berharap, keberhasilan RDMP Balikpapan seharusnya menjadi pijakan untuk merancang kebijakan energi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada daerah penghasil, sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo